DPR Meradang Kominfo hingga BSSN Saling Lempar Tanggung Jawab soal Tak Ada Back Up Data PDN - News
News - Komisi I DPR RI meradang dalam rapat membahas mengenai peretasan sistem pusat data nasional (PDN) sementara di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2024).
Rapat ini diikuti Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), hingga PT Telkom.
Dalam rapat tersebut pemerintah seolah saling lempar tanggung jawab terkiat tak adanya back up data keseluruhan data di PDN.
Diketahui, PDN mengalami serangan siber dengan "Ransomware" pada Kamis (20/6/2024).
Akibat peretasan ini setidaknya data di 282 kementerian/lembaga terkunci.
Hanya beberapa tenant atau instansi yang memiliki back up data di PDN.
Mulanya, Kepala BSSN Letjen (Purn) Hinsa Siburian dimintai penjelasan mengapa tak ada back up data di PDN sementara Surabaya.
"Kenapa tidak ada (back up)?" tanya anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP Mayjen Purn TB Hasanuddin.
"Mungkin nanti dari Kominfo yang bisa menjelaskan, Pak," jawab Hinsa.
"Itu yang banyak dipertanyakan oleh pakar IT, Pak, kenapa tidak ada?" timpal Hasanuddin.
"Baik, mungkin ranahnya Pak Kominfo yang akan menjawab," tutur Hinsa.
Baca juga: Serangan Ransomware ke Server PDN Juga Hambat Layanan Pajak WNA
TB Hasanuddin Meradang, Minta Kominfo Akui Kesalahan
TB Hasanuddin meradang sebab pihak BSSN, Kominfo maupun Telkom saling melempar tanggung jawab soal peretasan PDN ini.
Ia meminta pemerintah mengakui kesalahannya akibat insiden ini.
Terkini Lainnya
Pusat Data Nasional
Komisi I DPR RI meradang dalam rapat membahas mengenai peretasan sistem PDN sementara di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2024).
BERITA REKOMENDASI
Menkominfo: Tak Ada Negara di Dunia Tidak Terkena Serangan Ransomware
BSSN Akui Belum Deteksi Peretas PDNS: Baru Menemukan Indikasi-indikasi
BERITA TERKINI
berita POPULER
Cuaca Hari Ini - BMKG: Wilayah DI Yogyakarta Berpotensi Terjadi Hujan Lebat pada Jumat, 28 Juni 2024
DPR Semprot Kominfo & BSSN Buntut PDN Diretas hingga Tak Punya Back Up Data: Ini Kebodohan
Judi Online Jadi Toxic Keluarga, Terjadi 516 Kasus Perceraian Sepanjang 2023
Soal Uang Rp 1,3 Miliar dari SYL ke Firli Bahuri, KPK: Silakan Ditangani Polda Metro Jaya
KPK Duga Pebalap dan Pengusaha Properti Zahir Ali Banyak Tahu Soal Korupsi Lahan Rorotan