androidvodic.com

Fasilitas Komisioner KPU RI Disorot Mahfud MD, Komisi II DPR Minta Pejabat Publik Jaga Kepantasan - News

Laporan Reporter News, Rizki Sandi Saputra 

News, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera, meminta kepada seluruh pejabat publik untuk menjaga kepantasan dalam bermasyarakat dengan tidak menonjolkan fasilitas atau harta yang dimiliki.

Pernyataan itu disampaikan Mardani merespons soal sorotan mantan Menko Polhukam RI Prof. Mahfud MD terhadap fasilitas yang didapat oleh komisioner KPU RI.

Baca juga: Mahfud MD Sebut Komisioner KPU Tak Layak Urus Pilkada, Komisi II: Kalau Pergantian Sekarang Repot

Mahfud menyebut, para komisioner KPU RI mendapatkan beberapa fasilitas mewah termasuk soal pesawat jet dan tiga mobil mewah.

"Ini menjadi catatan besar buat kita harus betul-betul dijaga kepantasan sebagai pejabat publik," kata Mardani saat ditemui awak media di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (9/7/2024).

Baca juga: Komisi II DPR Respons Pernyataan Mahfud Soal Komisioner KPU RI Tak Layak Jadi Penyelenggara Pilkada

Terkait dengan pernyataan dari Mahfud MD terhadap fasilitas para komisioner KPU RI itu, Mardani menyatakan beberapa hal yang dia ketahui.

Kata Mardani, mobil dinas yang dilekatkan kepada komisioner KPU RI memang jumlahnya ada dua unit.

Terkait dengan penggunaan pesawat jet, dia menyebut, KPU RI memang pernah menggunakan fasilitas itu dalam urusan untuk pendistribusian logistik pemilu.

"Kalau di Komisi II diangkat mobil dinasnya (komisioner KPU) 2 unit kalo ga salah. Pernah menggunakan jet pribadi buat kami mereka menjawab tentang jet pribadi karena ada beberapa titik yang harus dikejar kata mereka jadi mereka tidak bisa memggunakan pesawat umum," ujarnya.

Meski demikian, Mardani menyebut kalau beberapa fasilitas itu memang sudah dianggarkan terhadap komisioner KPU RI.

"Tentang 2 (itu) memang sudah dianggarkan, ada beberapa yang mungkin mereka tidak meniatkan, tapi itu ada," tandas Mardani.

Baca juga: Afifuddin Bakal Berbenah Untuk Kembalikan Wajah KPU RI Setelah Hasyim Asyari Terjerat Kasus Asusila

Sebagai informasi, Prof. Mahfud MD memberikan pernyataan di akun media sosial X pribadinya, pada Senin (8/7/2024).

Mahfud memberikan respons atas isi podcast dari akun Speak Up milik Abraham Samad sedang berbicara dengan Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari.

Secara garis besar, Mahfud mengaku kaget dengan apa yang menjadi isi pembicaraan dari podcast tersebut.

Berikut isi cuitan Mahfud MD di akun X pribadinya:

Pasca putusan DKPP memecat Ketua KPU Hasyim Asy'ari kita terus terkaget-kaget dgn berita lanjutannya. Info dari obrolan sumber Podcast Abraham Samad SPEAK UP, setiap komisioner KPU sekarang memakai 3 mobil dinas yang mewah, ada juga penyewaan jet (utk alasan dinas) yg berlebihan, juga fasilitas lain jika ke daerah yang (maaf) asusila. DPR dan Pemerintah perlu bertindak, tidak diam. 

Secara umum KPU kini tak layak menjadi penyelenggara pilkada yang sangat penting bagi masa depan Indonesia. Pergantian semua komisioner KPU perlu dipertimbangkan tanpa harus menunda Pulkada November mendatang. Juga tanpa harus membatalkan hasil pemilu yang sudah selesai diputus atau dikonfirmasi oleh MK. Pilpres dan Pilleg  2024 sebagai hasil kerja KPU sekarang sudak selesai, sah, dan mengikat. 

Ada vonis MK No. 80/PUU-IX/2011 yg isinya "jika komisioner KPU mengundurkan diri maka tidak boleh ditolakatau tidak boleh digantungkan pada syarat pengunduran itu harus diterima oleh lembaga lain". Ini mungkin jalan yang baik jika ingin lebih baik.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat