androidvodic.com

News, JAKARTA -- Kasus nasabah pinjaman online (pinjol) yang burnuh diri karena diteror oleh penagih utang beberapa bulan lalu telah ditindaklanjuti.

Otorita Jasa Keuangan (OJK) disebut telah memberikan sanksi kepada kepada fintech peer to peer (P2P) lending PT Pembiayaan Digital Indonesia (AdaKami).

Hal ini diakui oleh Brand Manager AdaKami Jonathan Kriss. Sanksi berupa surat peringatan atau SP karena pelanggaran penagihan yang dilakukan oleh oknum debt collector.

Baca juga: AdaKami Tetap Belum Yakin Pria Bunuh Diri Akibat Teror Debt Collector Nasabah Mereka

AdaKami juga diharuskan melaporkan pembenahan terkait hal tersebut pada Desember 2023.

Jonathan mengungkap, pihaknya telah memenuhi kelengkapan administrasi terkait pelaporan kepada OJK.

"AdaKami telah memenuhi kelengkapan administrasi dalam bentuk komitmen dan perubahan SOP, khususnya penanganan penagihan," ucapnya kepada Kontan.co.id, Kamis (21/12).

Ia juga menyebutkan, sejak diterapkan SOP penagihan terbaru, jumlah keluhan penagihan menurun.

Selain hal itu, dia juga menyebut ada sejumlah pembenahan yang telah dilakukan AdaKami terkait penagihan.

Jonathan menerangkan AdaKami juga telah menyiapkan kanal whistle blowing untuk mitigasi awal dan kewenangan divisi QC sudah ditingkatkan.

"Bahkan, pelatihan atau capacity building berkala juga sudah dijalankan, tidak hanya untuk divisi penagihan, tetapi juga divisi pelayanan konsumen," ujarnya.

Baca juga: Simak Klarifikasi AdaKami soal Kasus Nasabah Bunuh Diri karena Tekanan Debt Collector

Jonathan berharap beberapa pembenahan itu bisa meminimalisir potensi pelanggaran yang dilakukan oleh agen di waktu mendatang serta meningkatkan kepuasan pengguna pinjaman.

Sebelumnya, CEO AdaKami Bernadino M. Vega Jr mengatakan perusahaan sempat menerima 36 pengaduan nasabah terkait proses penagihan yang didapatkan dari pengaduan layanan konsumen. Dari aduan itu 10 dilanjutkan investigasi.

Hasilnya, sebanyak tujuh debt collector dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), sedangkan tiga lainnya mendapatkan Surat Peringatan (SP) dengan supervisi ketat. Adapun oknum tersebut melanggar sejumlah aturan, termasuk order fiktif menjadi ojek online.

Di sisi lain, Senior Government Relation Specialist AdaKami Anna Urbinas juga sempat menyampaikan Adakami telah menerima sanksi administrasi dari OJK terkait kasus pelanggaran penagihan.