androidvodic.com

Laporan Reporter Harun Rasyid

News, JAKARTA - Keputusan Pemerintah memberikan perpanjangan Insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) pada 2022 mendapat kritikan keras pengamat.

Pengamat otomotif Bebin Djuana menilai, insentif PPnBM DTP yang mulai diterapkan sejak 2021 hanya menguntungkan beberapa merek saja.

"Artinya tidak seluruh industri yang bisa mengecap kebaikan pemerintah ini, jadi hanya merek-merek itu saja yang produknya terkena insentif," ujarnya, saat dihubungi GridOto.com, Kamis (20/1/2022).

Bebin menyebut, insentif PPnBM yang disebut pemerintah dapat memicu pertumbuhan industri otomotif harus dilihat lebih dalam lagi.

"Jadi industri yang mana? Yang mendapat kesempatan ini siapa? Karena ada catatan atau syarat-syarat untuk mobil baru yang mendapat insentif PPnBM misalnya local content," ucapnya.

"Sebab istilah local content itu sudah ada lebih dari 40 tahun lalu. Artinya industri ini tidak pernah dewasa dong," lanjut Bebin.

Baca juga: Pembiayaan Mobil Bekas Diprediksi Tetap Bergairah Tahun Ini Meski Ada Insentif PPnBM

Menurutnya, istilah local content atau tingkat komponen dalam negeri (TKDN), seharusnya tidak lagi dibatasi oleh pemerintah untuk pengenaan insentif PPnBM.

"Catatan mobil rakyat dapat insentif PPnBM harganya harus sekian, TKDN harus 80 persen menandakan hal ini tidak adil bagi yang sudah memperjuangkan local content tinggi," kata Bebin.

Baca juga: Menperin: Perpanjangan Insentif PPnBM DTP Jaga Momentum Pertumbuhan Industri Otomotif

"Biar bagaimanapun secara bisnis, kalau TKDN tinggi misalnya 60 atau 80 persen bisa bersaing dari segi harga dan bisa mengikuti standar kualitasnya, tidak perlu lagi dibuat syarat TKDN untuk insentif PPnBM ini," sambungnya.

Beben berpendapat, lebih baik harga mobil bebas PPnBM semisal Rp 200 juta sampai Rp 250 juta saja itu sudah cukup.

Baca juga: Relaksasi PPnBM Diperpanjang, Produsen Mobil LCGC Kembali Nikmati Insentif

"Tidak perlu pakai TKDN sekian persen, sehingga bisa memberi ruang untuk yang lain dan bukan memberi ruang untuk yang 'melobi' atau merek-merek itu saja yang diuntungkan," ucapnya.

Lebih lanjut Bebin mencontohkan, insentif PPnBM akan lebih tepat sasaran jika mensyaratkan harga serta model yang dirakit secara lokal saja.

"Artinya kesan ada pembatas ini kan jelas banget dalam insentif PPnBM ini, seharusnya cukup katakan saja mobil baru bebas PPnBM harganya misalnya hingga Rp 250 juta selama itu dirakit di Indonesia," paparnya.