androidvodic.com

News, SAMARINDA -- Kehadiran penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kaltim membuat sejumlah kandidat bakal calon gubernur (cagub) Kaltim ikut was was.

Seminggu belakangan ini, penyidik KPK menggeledah kantor dan ruangan di lingkungan Pemkab Kutai Kartanegara menyusul ditetapkannya Bupati Rita Widyasari sebagai tersangka dugaan gratifikasi.

Selain Rita, KPK juga menetapkan Dirut PT Sawit Golden Prima Heri Susanto Gun dan Khairuddin, Komisaris PT Media Bangun Bersama.

KPK juga tengah menelusuri dugaan keterlibatan tim 11 yang disebut-sebut turut andil menerapkan kebijakan Bupati Kukar. Tim 11 yang disebut-sebut diduga terlibat, antara lain, Fajri Tridlaksana, Sarkowi V Zahry, Abrianto Amin, Dedi Sudarya, Erwinsyah, Awang Yacoub, Abdul Rasyid, Surinsyah dan Junaidi (ditendang oleh tim 11).

Terakhir M Iskandar yang lebih dulu meninggal akibat kecelakaan jembatan runtuh pada 26 November 2011 lalu.

Belakangan beredar informasi, KPK juga menyasar ke Samarinda dan Balikpapan. Target yang dikeker, beberapa proyek, kebijakan atau kepatutan/kepantasan dari penguasa di daerah itu.

Telepon (ponsel) tim 11 dan sejumlah kandidat bakal cagub Kaltim mulai sulit dihubungi. Bahkan tidak bisa lagi ditelepon.

Menurut sumber yang enggan disebutkan, tim 11 tetap melakukan komunikasi via ponsel. Hanya saja, selalu berganti nomor.

Ketua DPW PPP Provinsi Kaltim Rusman Ya'qub mengatakan, jika informasi itu menjadi kenyataan, dipastikan pejabat dan kandidat bakal cagub dan cawagub akan was-was alias ketakutan.

"Ya kalau begitu, nanti nggak ada maju. Ujung-ujungnya kan orang takut. Kalau begini, nggak bisa calon tunggal," kata Rusman Ya'qub kepada Tribun, Selasa (3/10/2017).

Senada juga dikatakan Ketua DPD PDI Perjungan Kaltim Dody Rondonuwu. Saat ini kandidat yang sudah resmi menyatakan maju di Pilgub Kaltim, was-was sejak KPK masuk Kaltim. "Ngeri-ngeri nekat kali ya (kandidat)," kata Dody.

Para kandidat yang sudah telanjur menyatakan maju Pilgub Kaltim dan sudah mendaftar ke partai politik, sulit melakukan komunikasi politik, terutama menyangkut deal-deal politik. Situasi tidak kondusif untuk melakukan komunikasi politik dengan tujuan tawar menawar ataupun negosiasi ke partai.

"Setelah Rita ditetapkan tersangka oleh KPK, membuat was-was bagi kandidat lain. Jadi kalau yang terindikasi," ujar Lutfi Wahyudi, pengamat politik Unmul Samarinda memberikan pendapatnya terkaitnya situasi politik di Kaltim pasca KPK menetapkan Bupati Kukar sebagai tersangka.

Menurut dia, ketakutan atau kekhawatiran para kandidat terseret masalah hukum oleh KPK, karena kandidat sebagai pemegang kebijakan di daerahnya masing-masing.