androidvodic.com

News, BANDUNG - Penyelesaian masalah pondok pesantren Mahad Al-Zaytun Indramayu Jawa Barat akan diambil alih pemerintah pusat.

Keputusan itu diambil setelah Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil atau yang akrab disapa Emil, diundang dalam rapat terbatas oleh Menko Polhukam.

Baca juga: Tanggapi Polemik di Ponpes Al-Zaytun, FPP Indramayu Imbau Santri Tak Terpengaruh

Dalam rapat terbatas itu, Emil melaporkan hasil pertemuan Tim investigasi Provinsi Jabar dengan pimpinan pondok pesantren Al-Zaytun, AS Panji Gumilang.

"Jadi, kasus Al-Zaytun ini sudah ditarik menjadi kewenangan nasional. Sesuai kewenangannya, Pemprov Jabar ditugaskan fokus pada yang namanya menjaga stabilitas, kondusivitas sosial," ujar Emil, Senin (26/6/2023).

Selain pengambilan kewenangan, ada tiga poin yang dihasilkan dari rapat terbatas di kantor Menko Polhukam, Sabtu 24 Juni 2023.

Pertama, kata dia, Bareskrim Mabes Polri bakal menindaklanjuti laporan masyarakat terkait potensi pidana dan pasal yang mungkin disangkakan.

Kedua, Kementerian Agama (Kemenag) bakal melakukan tindakan hukum administratif terhadap Ponpes pimpinan Panji Gumilang.

"Kemenag sudah siap melakukan tindakan hukum administratif karena pesantren dari bawah sampai atas, sampai MA (Madrasah Aliyah), kewenangan dan izinnya ada di Kemenag," katanya.

Baca juga: Presiden Jokowi Bantah Tudingan Pihak Istana Bekingi Ponpes Al Zaytun

Ketiga, Pemprov Jabar ditugaskan untuk menjaga stabilitas dan kondusivitas sosial yang berkembang di tengah masyarakat.

"Saya meminta masyarakat tidak perlu demo-demo lagi, kita tunggu saja pengumuman resmi di hari Selasa atau Rabu yang akan disampaikan oleh Pak Menko (Polhukam) seperti apa. Kita tunggu saja. Mudah-mudahan dan Isya Allah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat secara umum," ucapnya.

Seruan Aksi 266

-Beredar seruan aksi 266 yang akan mendemo Kantor Kementerian Agama (Kemenag) di Jakarta.

Demo itu diinisiasi oleh Front Persaudaraan Islam (FPI). Poster seruan aksi demo ini juga beredar di media sosial.

Massa rencananya akan mengepung Kantor Kemenag lewat aksi unjuk rasa pada Senin (26/6/2023) besok.