Terkini Lainnya
TAG
Para buruh di DKI Jakarta menuntut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) menjadi Rp 5,6 juta per bulan.
Massa aksi demonstrasi buruh saling bentrok antara Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) dengan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).
ia melihat Partai Buruh meski memperjuangkan untuk menolak UU Ciptaker, tapi di satu sisi partai itu juga bercengkrama dengan DPR selaku pembuat UU.
pimpinan AASB meminta para buruh siaga penuh untuk melakukan aksi berikutnya hingga UU Cipta Kerja berhasil dicabut.
Kehadiran Perppu Cipta Kerja dapat merusak demokrasi dan menunjukkan tindakan ugal-ugalan pemerintah dalam membuat kebijakan.
Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) menilai adanya otoritarianisme dalam penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker).
Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) menyampaikan sejumlah tuntutan terkait penolakan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tenang Cipta Kerja.
Puluhan orang dari Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) menggelar aksi penolakan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja di Gedung Parlemen Senayan.
Para mahasiswa turut hadir dalam aksi sejuta buruh yang berlangsung di kawasan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (10/8/2022).
Koordinator Aliansi Aksi Sejuta Buruh Mohammad Jumhur Hidayat menyebutkan aksi demo yang berlangsung di kawasan Gedung DPR/MPR RI.
Kepolisian masih bersiaga di depan Gedung DPR untuk mengamankan demonstrasi Aksi Sejuta Buruh Cabut UU Omnibus Law Cipta Kerja.
Said Iqbal melarang kaum buruh yang berafiliasi dengan KSPI untuk turut serta dalam aksi Sejuta Buruh 10 Agustus 2022 mendatang.
Said Iqbal yang melarang kaum buruh yang berafiliasi dengan KSPI untuk turut serta dalam aksi Sejuta Buruh 10 Agustus 2022 mendatang.
Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat mengatakan Said Iqbal tidak dilibatkan dalam Aksi Sejuta Buruh.
Aliansi Aksi Sejuta mengaku Buruh gerah akibat ratusan aksi dan dialog yang pihaknya lakukan untuk mencabut UU Omnimbus Law Cipta Kerja nihil hasil.
Aliansi Aksi Sejuta Buruh siap membuka dialog dengan pemerintah dan DPR, asal Omnibus Law UU Cipta Kerja dicabut lebih dulu.
Pemerintah bersama DPR disebut telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dalam pembentukan UU Omnimbus Law Cipta Kerja.
Aliansi Aksi Sejuta Buruh merencanakan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran secara serentak tanggal 10 Agustus 2022
Pemerintah diminta segera mencabut UU 11/2020 tentang Cipta Kerja yang telah diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) inkonstitusional bersyarat.