Terkini Lainnya
TAG
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengaku heran dengan tingginya biaya pendidikan termasuk biaya UKT di PTN.
Komisi X DPR merasa aneh dengan mahalnya biaya UKT mahasiswa di sejumlah universitas, sebut akan segera bentuk Panja pastikan biaya UKT terjangkau.
Belanja berkualitas adalah salah satu strategi pemerintah untuk menjaga neraca APBN tetap terjaga & sehat sehingga dapat menjamin kesejahteraan rakyat
Dana pendidikan 2024 yang dikelola oleh Kemenag akan difokuskan untuk pendidikan Islam.
anggaran pendidikan terdiri dari alokasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 237,3 triliun, lalu transfer ke daerah sebesar Rp 346,6 triliun
Komisi C DPR RI meminta Kemendikbud Ristek untuk segera membahas dengan serius mengenai anggaran pendidikan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
Sebagian dari APBN 2023 yang nilainya Rp 3.061 triliun akan digunakan untuk memperbaiki kualitas SDM.
"Anggaran pendidikan tahun 2023 sebesar Rp608,3 triliun menggambarkan 20 persen komitmen tetap dijaga," ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani
Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan tahun 2023 sebesar Rp 608,3 triliun. Adapun Rp 233,9 Triliun untuk PIP, KIP dan Tunjangan Guru.
Pun bika tidak dinaikkan, subsidi energi sekarang telah menipis sehingga anggaran subsidi energi yang sudah dianggarkan Rp 502 triliun bakal jebol
Komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan alokasi anggaran pendidikan di APBN 2023 diapresiasi banyak kalangan.
Hal ini untuk memastikan bonus demografi di Indonesia bisa menjadi berkah bukan menjadi bencana.
HNW sapaan akrab Hidayat Nur Wahid menilai Dana BOS seharusnya diberlakukan secara adil tanpa diskriminasi serta menjadi hak setiap murid.
DPR sepakat dengan tuntutan mahasiswa agar semua anggaran pendidikan di masa pandemi Covid-19 difokuskan untuk menjamin keberlanjutan pendidikan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pemerintah tetap memprioritaskan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) pada 2022.
Andika Perkasa mengancam akan memidanakan oknum yang menyelewengkan anggaran pada Dikjurbaif dan Dikjurtaif Gelombang II TA 2020.
PAN nilai pembayaran utang negara yang melampaui rekomendasi IMF dapat berpotensi mengusik penyediaan anggaran pendidikan di tanah air.
Persoalan terbesar sekolah tatap muka adalah terkait untrust atau ketidakpercayaan publik. Sebab tak satupun tes antigen atau PCR yang dilakukan
(PDIP) mendorong agar Pemerintah memastikan rasa percaya masyarakat terhadap proses sekolah tatap muka yang akan dijalankan. Yakni dengan cara mengalo
Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk sektor pendidikan sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021.