Terkini Lainnya
TAG
Evita Nursanty, menolak rencana untuk memungut iuran dana pariwisata melalui tiket pesawat dengan membentuk Dana Pariwisata
BUMN-BUMN dapat bahu-membahu membantu negara dan masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19, baik di sektor kesehatan hingga ekonomi.
Menurut Evita, vendor-vendor yang dimaksud merupakan mitra kerja BUMN dalam menyukseskan event Pekan Olahraga Nasional XX pada 2021 lalu.
Anggota Komisi VI fraksi PDI Perjuangan Evita Nursanty menolak rencana impor KRL bekas. Menurutnya tak ada keadaan yang mendesak untuk impor KRL bekas
Evita Nursanty menolak rencana impor KLR bekas dari Jepang, lantaran tidak ada keadaan yang mendesak.
KAI sejak dulu ketagihan mengimpor kereta bekas hingga Menteri BUMN pernah mengeluarkan moratorium pada 2013 silam tentang larangan impor kereta bekas
Ketua Umum DPP Keluarga Besar Putra Putri POLRI (KBPP POLRI) Dr Evita Nursanty, MSc mengatakan bahwa KBPP Polri mendukung berbagai program
Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Evita Nursanty, mendukung usul cuti hamil menjadi 6 bulan dalam RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA)
Kementerian Perdagangan dinilai seperti pemadam kebakaran dalam menghadapi tingginya harga minyak goreng di dalam negeri.
pusat perbelanjaan Sarinah memiliki dua dimensi penting dalam perjalanan bangsa, yakni dimensi historis dan dimensi promosi dan perdagangan
Jika dugaan mark up antara pejabat Garuda dengan lessor terbukti, maka lessor tersebut melanggar business ethic and law
Pengusutan itu, kata Evita, harus dilakukan terhadap semua mantan direksi Garuda yang harusnya bertanggung jawab penuh atas kerugian Garuda.
Kedua sektor industri BUMN penerbangan dan pariwisata memiliki perbedaan, karena tidak seperti Holding Pupuk atau Perkebunan atau Semen yang seragam.
Evita menilai, teknologi pemesanan transportasi berbasis aplikasi mobile seperti ditawarkan Gojek adalah keniscayaan di era digital
Dalam surat edaran BRTI No 2 tahun 2019 tersebut disebutkan pelarangan tak hanya SIM card Zain saja.
Agar kegiatan Zain ini tidak merugikan negara dan masyarakat dikemudian hari, Evita meminta agar pemerintah melalui Kemenkominfo
Ini disebabkan Zain yang merupakan perusahaan telekomunikasi asing namun bisa mendistribusikan dan menjual layanan telekomunikasinya di Indonesia
Kebijakan ini, menurut Evita, memiliki banyak manfaat selain untuk melindungi masyarakat dari penipuan
"Jika ada tim sukses calon kepala daerah menggunakan fitnah dan ujaran kebencian untuk memenangi kontes maka harus didiskualifikasi dan juga dihukum"
Pemerintah didorong untuk secepatnya menuntaskan seleksi verifikator independen untuk hitung ulang biaya interkoneksi