Terkini Lainnya
TAG
Senator Papua Barat, Dr Filep Wamafma mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk melakukan audit terkait sejumlah hal di tanah Papua
Permohonan audit atas dana Otsus Papua tersebut disampaikan Filep dalam Rapat Kerja (raker) Komite IV DPD dan Badan Akuntan Publik DPD bersama BPK
Bupati Teluk Bintuni, Petrus Kasihiw, menyerahkan kompensasi atas pemanfaatan tanah ulayat masyarakat hukum adat Sumuri, sebesar Rp136 miliar rupiah.
Filep Wamafma mengatakan sorotan tajam tertuju pada program-program yang didanai dari CSR dan merupakan bagian cost recovery yang berhulu pada DBH
Senator Filep sangat menyayangkan bahwa sama sekali tidak ada pembahasan mengenai aspirasi rakyat Papua terkait kepala daerah di wilayah Papua
Wakil Ketua Komite I DPD RI, Dr Filep Wamafma mendorong adanya penguatan fungsi dan wewenang kelembagaan DPD RI di masa pemerintahan mendatang.
Pada kesempatan kunjungan ke daerah, Senator Filep Wamafma memperoleh sejumlah pengaduan masyarakat
Senator Filep Wamafma mulai menelisik beberapa hal terkait realisasi proyek pembangunan diProvinsi Papua Barat
Jika tak memprioritaskan orang asli Papua (OAP) dalam tiap bidang kehidupan, Filep khawatir OAP akan termarjinalisasi di tengah arus migrasi ke Papua
Sementara masyarakat asli Papua dari segi pelayanan dasar, pendidikan dan kesehatan tidak mengalami kemajuan atau stagnan.
Hal itu menurut Wakil Ketua I Komite DPD RI, sebagai solusi jitu mencetak anak Papua yang unggul dan berdaya saing.
Filep menilai klaim BP soal jumlah tenaga kerja OAP yang disebut hingga 72 persen perlu diinvestigasi.
Filep Wamafma mengatakan kewenangan kejaksaan perlu diperbesar agar pelaksanaan hukum menjadi lebih optimal.
Anggota Komite I DPD RI, Filep Wamafma menyoroti langkah cepat Jaksa Agung, ST Burhanuddin mencopot oknum jaksa yang memeras guru SD.
Senator Papua Barat Dr. Filep Wamafma menyampaikan empat masalah mendasar yang merupakan temuannya
Senator Papua Barat Dr. Filep Wamafma menyampaikan tanggapannya tentang kontribusi BP Tangguh LNG untuk Tanah Papua yang dirilis pada Rabu (3/5/2023)
Wakil Ketua Komite I DPD RI Dr. Filep Wamafma menilai SKK Migas dan BP Tangguh telah melakukan kejahatan kemanusiaan terhadap masyarakat adat.
Profil Filep Wamafma, bakal calon anggota DPD RI Dapil Papua Barat di Pemilu 2024. Ia kini masih menjabat sebagai anggota DPD RI periode 2019-2024.
Daftar nama bakal calon DPD RI Dapil Papua Barat di Pemilu 2024. Ada 2 petahana dari total 15 orang. Berikut ini daftar selengkapnya.
Senator Papua Barat ini menegaskan bahwa salah satu aspek krusial dalam rangka investasi di daerah Otonomi Khusus (Otsus) ialah partisipasi masyarakat