Terkini Lainnya
TAG
Selain mengajukan gugatan Pilpres 2024 ke MK, beberapa waktu lalu ramai wacana mengajukan Hak Angket terkait Pilpres 2024 ke DPR RI.
Cak Imin menyebut, adanya pengguliran hak angket sangat diperlukan sebagai upaya menjaga sistem pemilu agar terhindar dari kesalahan dan kegagalan.
Basarah menjelaskan, agar terlaksananya hak angket maka perlu didukung sejumlah fraksi di DPR.
Bagaimana kabar hak angket pasca putusan MK untuk menolak gugatan sengketa Pilpres 2024 dari kubu AMIN dan Ganjar-Mahfud?
Menurut Surya Paloh, harapan untuk mengungkap adanya dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024 sudah sulit terwujud.
MK telah memutuskan menolak gugatan yang diajukan paslon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud.
Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, mengatakan hak angket DPR RI untuk menyelidiki dugaan kecurangan pada Pemilu 2024 sudah tidak up to date lagi.
Ketua Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, berharap partai politik (parpol) akan menggulirkan hak angket DPR RI.
Feri menilai hak angket redup sebelum berkembang karena telah terjadi transaksi politik dari para elite yang tidak diketahui publik luas.
Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari tak yakin akan ada kejutan pada putusan MK terkait sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2024.
Namun, ketika itu PDIP gagal menjadikan Megawati sebagai presiden lantaran terganjal manuver Koalisi Poros Tengah yang mengusung Abdurrahman Wahid
Rosan Roeslani ke kediaman Ketua Umum PDIP Megawati, pengamat Dedi Kurnia Syah sebut Prabowo Subianto sedang merangkul PDIP.
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan rencana pertemuan antara Prabowo dan Megawati
PDIP dan PPP tidak akan ikut mengulirkan hak angket DPR guna mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Ujang Komarudin meyakini hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 tidak akan terjadi.
Fraksi PKB masih yakin hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024 akan terwujud, meski DPR sudah memasuki masa reses.
Wacana hak angket sudah tutup buku? PDIP Masih Bungkam, PKS dan PKB masih terus berharap.
PKB masih berharap fraksi lain di DPR mendukung pengajuan hak angket, untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera berharap, hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024 terus berjalan.
Pada Rapat Paripurna DPR RI ke-15 Penutupan Masa Sidang, pada Kamis (4/4/2024) kemarin, wacana hak angket menghilang bak di telan bumi.