Terkini Lainnya
TAG
Pakar politik, Ikrar Nusa Bhakti mengaku merasa heran dengan KPK yang kembali memunculkan kasus dugaan suap PAW anggota DPR RI dengan Harun Masiku
Menurut Ikrar, Reformasi jilid II bahkan diprediksi bisa terjadi jika MK tidak independen dalam membuat putusan PHPU
Pakar politik, Ikrar Nusa Bhakti, mengatakan bahwa hubungan Gerindra dan Golkar dinilai sedang tidak baik-baik saja.
Menurut Ikrar, hasil survei Litbang Kompas juga menunjukkan, sekaligus mengklarifikasi beberapa hal penting terkait penyelenggaraan Pemilu 2024.
Melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada real count Pemilu 2024 berbuntut kritikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pengamat mengritisi suara PSI, menurutnya sangat mustahil ada sebuah parpol suaranya meroket hanya dalam waktu tiga hari.
Pengamat Politik Ikrar Nusa Bhakti menilai, Kalau PSI berhasil masuk Senayan, Kaesang tidak mustahil maju sebagai pemimpin daerah.
Pakar politik Ikrar Nusa Bhakti sebut Hajatan Rakyat Solo yang berlangsung meriah menjadi bukti nyata bahwa Kota Solo bukan Gibran.
Kata Ikrar, bukan tidak mungkin handphone tersebut digunakan para pemilih untuk memfoto pasangan calon (paslon) mana yang mereka pilih.
Usulan tersebut sebelumnya disampaikan oleh Pakar Hukum Tata Negara Zainal Arifin, dalam sebuah forum diskusi yang digelar beberapa waktu lalu.
Pakar politik LIPI Ikrar Nusa Bhakti menilai situasi politik Indonesia saat ini belum akan mengarah ke gerakan seperti di tahun 1998.
Ikrar Nusa Bhakti mengharapkan, para Capres membahas pentingnya pendidikan etika dan moral, karena hal itu sangat penting bagi generasi muda
Dedi Kurnia Syah mengatakan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa presiden boleh memihak dan melakukan kampanye menyesatkan.
Selain itu, Ikrar menyebut bahwa oposisi di DPR RI juga tidak kuat dan para pimpinan DPR dan partai politik (parpol) tersandera oleh Jokowi.
Ikrar Nusa Bhakti menekankan dalam hampir lima tahun kepemimpinan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, nyaris tak ada hal yang bisa dibanggakan
Pakar politik Ikrar Nusa Bhakti menyoroti perdebatan soal apa yang termasuk rahasia negara atau bukan setelah debat ketiga Pilpres 2024.
Dia menduga, perbuatan menguntungkan keluarga elite kekuasaan tersebut mengingatkan masyakat pada era Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto.
Ikrar juga menduga ada pihak-pihak yang mengintervensi secara tak langsung terhadap survei, dalam tataran teknisnya.
Foto Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama salah satu kontestan Pilpres 2024 banyak bertebaran di jalan-jalan.
Pernyataan Prof Ikrar ini berkaca dari proses putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia capres-cawapres di perkara nomor 90/PUU-XXI/2023.