Terkini Lainnya
TAG
Aturan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) belum akan bisa diterapkan di DKI Jakarta dalam waktu dekat karena regulasinya belum siap.
Ketua Umum DPP KSPSI Jumhur Hidayat menyebut penerapan ERP merupakan tindakan diskriminatif terhadap rakyat
Dengan menggunakan sepeda motor, masyarakat bisa lebih efektif untuk sampai ke tempat tujuan tanpa harus ikuti rute
Ismail mengatakan wacana kebijakan itu muncul karena adanya peningkatan jumlah perjalanan dua kali lipat dalam delapan tahun terakhir.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menerapkan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP), di 25 titik jalan Ibukota guna mengu
Upaya mengurangi kemacetan tidak terletak pada jalan berbayar maupun tidak berbayar, namun pada tata kelola transportasi.
Alipudin menyebutkan jalan protokol itu yakni jalan Sudirman, Thamrin, dan Gatot Subroto.
Kendati demilkian Syafrin tak menutup peluang bakal adanya pengecualian terhadap angkutan berbasis online agar tak terkena sistem ERP ini.
Para pengemudi ojek online menolak pemberlakuan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di sejumlah ruas jalan di DKI Jakarta.
politisi PKS tersebut mengatakan akan mengawal apa yang jadi keinginan massa pengemudi ojol yang menolak adanya kebijakan sistem jalan berbayar
massa aksi pun turut menunut agar perwakilan DPRD segera menemui mereka untuk mendengar secara langsung keluhan soal ERP.
aksi penolakan kebijakan ERP itu digelar sejak pukul 12.05 WIB dan dihadiri oleh ratusan orang dari berbagai elemen komunitas ojek online
Massa aksi pengemudi ojek online mulai meramaikan gerbang gedung DPRD Jakarta sekitar pukul 11.36 WIB.
Masinton Pasaribu angkat bicara soal wacana penerapan kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) atau Jalan Berbayar di Jakarta.
DPR meminta Kemenhub mengkaji ulang rencana penerapan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) di Jakarta.
Inilah daftar ruas jalan Jakarta yang akan terapkan sistem ERP. Simak usulan biaya hingga jam operasionalnya.
Pemasukan Pemprov DKI Jakarta dari penerapan jalan berbayar elektronik atau ERP mencapai Rp 30 miliar - 60 miliar. Simak penjelasan dari DPRD DKI.
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran mengatakan pihaknya saat ini menunggu dan hanya mengikuti alur dari Pemprov DKI Jakarta.
Ketua DPP Bidang Infrastruktur Partai NasDem Okky Asokawati mengatakan infrastruktur publik hakikatnya diperuntukkan kepentingan masyarakat.
Mengenal seputar ERP atau Electronic Road Price yang rencananya akan diberlakukan pada sejumlah ruas jalan di Jakarta.