Terkini Lainnya
TAG
Hutan-hutan yang telah diserahkan kepada korporasi dijamin pasti akan mengubah serta merusak fungsi hutan
Pakar Hukum Kehutanan, Sadino, mengingatkan bahwa memasukkan lahan bersertifikat Hak Guna Usaha (HGU) ke dalam Kawasan Hutan merupakan inkonstusional.
Para pelaku usaha kelapa sawit mengeluhkan ketidakpastian berusaha karena maraknya lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang diklaim sebagai area hutan.
Wakil Presiden KH Maruf Amin mengungkapkan sumber panas bumi mayoritas berada di kawasan hutan.
BMKG mengimbau pemerintah daerah agar waspada menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada kemarau April-Mei 2023.
Warga diminta tidak melintas melewati tempat-tempat yang berpotensi munculnya hewan buas secara sendiri-sendiri pada malam hari.
Dalam Perpres tersebut dijelaskan bahwa tim dibentuk untuk menyelesaikan masalah tata ruang dan masalah tumpang tindih dalam pengelolaan lahan.
Pemerintah diminta untuk serius menangani pendaftaran tanah ulayat, sebab hingga saat ini tidak ada kemajuan sama sekali.
Pemulihan ekonomi yang diiringi dengan perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat memberikan optimisme tersendiri dalam menghadapi berbagai tantangan
bila sawit menjadi tanaman hutan, perizinan kebun sawit akan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sejumlah lingkup kerja lembaga seperti Dinas Perkebu
Wamen LHK Alue Dohong menegaskan penetapan kawasan hutan di Indonesia harus rampung 100% di tahun 2023.
Kedua belah pihak sepakat menjalankan Forest Programme V: Social Forestry Support Programme.
Pengawasan Komite I DPD RI terhadap pelaksanaan UUPA dan UU Cipta Kerja akan lebih ditingkatkan.
Menghadapi api yang membakar kawasan hutan dan lahan di lereng gunung, pemerintah daerah telah melakukan upaya pemadaman api sejak dini
KLHK mengusulkan tambahan anggaran untuk penyelesaian penetapan Kawasan Hutan (KH) sebesar Rp 890 miliar.
KLHK mendorong percepatan pengukuhan kawasan hutan (KH) sebanyak 37.258.557,96 hektar
Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dari kawasan hutan memiliki potensi yang sangat besar, dan memiliki peran signifikan terhadap peningkatan pendapatan
lebih dari 91% pelepasan kawasan hutan, atau seluas lebih dari 6,7 juta hektar, selama 36 tahun terakhir, berasal dari era sebelum Pak Jokowi dan Ibu
Pemerintah berupaya mempercepat Reforma Agraria agar segera dapat dirasakan manfaat dan dampaknya oleh masyarakat
Ratas terkait perhutanan sosial, Presiden Jokowi minta kementerian terkait capai target 2024, 12,7 juta hektare perhutanan sosial.