Terkini Lainnya
TAG
Bamsoet, sapaannya, mengatakan UUD 1945 pasal 286 ayat 1 mengamanatkan setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir, dan batin,
Kementerian Perumahan pada dasarnya untuk menyelesaikan permasalahan seperti adanya angka backlog di Indonesia.
Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) mendorong pemerintah mendatang untuk menghidupkan kembali Kementerian Perumahan.
Akan tetapi dari aturan itu yang wajib segera dilaksanakan pengelola gedung adalah pengadaan tangga darurat di luar gedung.
Tabanan memperoleh penghargaan PUPR 2016 untuk kategori kabupaten wilayah timur.
Menteri Basuki meminta penggusuran distop terlebih dahulu jika memang menimbulkan keresahan.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meminta pemerintah daerah menyiapkan data rumah tidak layak huni (RTLH) di daerahnya masing-masing.
harga tanah yang stabil dapat mempermudah pelaksanaan program sejuta rumah untuk masyarakat.
"Masyarakat (berpenghasilan rendah) membutuhkan rumah yang terjangkau, sedangkan biaya mulai merangkak naik," ujar Maurin.
Menurut Anton dengan adanya penggabungan tersebut, sektor properti merasa diabaikan.
RUU tersebut dinilai sangat penting untuk mendukung tersedianya dana murah jangka panjang untuk sektor perumahan rakyat Indonesia di masa akan datang
Djan Faridz masuk dalam daftar menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II yang mendapat rapor merah dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Pasalnya, pemerintah memiliki keterbatasan anggaran di sektor perumahan sehingga upaya untuk membantu masyarakat masih belum optimal.
"Tahun 2014 ini kami akan lanjutkan program BSPS tersebut," ujarnya, Jumat (23/5/2014).
Salah satu kendala dalam penyaluran dana FLPP adalah terbatasnya jumlah pasokan rumah sejahtera dari pengembang.
BLU PPP tahun ini mendapat alokasi dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp 4,49 triliun.
emerintah lewat Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) akan mengutamakan pembangunan rusun khusus untuk buruh
Deputi Perumahan Swadaya Kementerian Perumahan Rakyat Jamil Anshari, meminta persetujuan DPR menambah anggaran sebesar Rp 3 triliun.
Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas) akan membangun Rusunami Tower A4 dan A5 komplek rusun