Terkini Lainnya
TAG
Putusan ini diperiksa dan diadili oleh Ketua Majelis yang dipimpin Hakim Agung Yulius Hakim Agung Cerah Bangun dan Hakim Agung Yodi Martono Wahyunadi
MA dinilai gagal dalam menafsirkan Undang-Undang Pilkada usai memutus perihal syarat usia minimal pencalonan kepala daerah.
Mahkamah Agung dinilai telah mencampuradukkan antara syarat calon untuk menjadi kepala daerah dan syarat pelantikan calon kepala daerah.
Perludem mendesak Komisi Yudisial (KY) untuk turun tangan, imbas Putusan MA yang mengubah batas usia calon kepala daerah.
Tak hanya soal Gibran, Khoirunnisa menyebut sejak awal tahapan Pemilu 2024 pada pertengahan Juni 2023 sudah memunculkan polemik
Khoirunnisa menilai putusan terkait usia capres dan cawapres tersebut sesungguhnya tidak ada kerugian konstitusional dari pemohon.
Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati berharap adanya peran media alternatif dalam mengawal tahapan Pemilu 2024.
(Perludem) menyebutkan Mahkamah Konstitusi menjadi seperti 'keranjang sampah' bagi banyak pihak yang mencari jalan keluar dalam merevisi Undang-Undang
Saat ini Mahkamah Konsitusi (MK) sedang menggelar sidang gugatan soal masa jabatan anggota dewan.
Khoirunnisa Nur Agustyati menjelaskan kenapa Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu paling banyak diuji materi ke Mahkamah Konstitusi
Perkumpulan Pemilu untuk Demokrat (Perludem) menyebutkan usulan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI soal penundaan Pilkada 2024 tidak tepat.
Direktur Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan berbagai platform media sosial sudah digunakan oleh para partai politik maupun kandidat calon
Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan tak menutup kemungkinan kembali terjadi pergeseran ancaman disinformasi pada tahun 2024.
(Perludem) menyebut, mengubah Undang Undang (UU) adalah tren di setiap menjelang pemilihan umum (Pemilu).
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI kini diberi wewenang untuk menata dan menetapkan dapil legislatif DPR dan DPRD provinsi mulai Pemilu 2024
Perludem punya lima alasan dan pertimbangan mengapa alokasi kursi daerah pemilihan (dapil) antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa harus berimbang.
Pasalnya, kata Khoirunnisa, penambahan 3 daerah otonomi baru (DOB) di Provinisi Papua belum dihitung dalam mekanisme jumlah kursi di Dapil
Dengan masa kampanye yang singkat, potensi praktik politik uang maupun politik praktis dimungkinkan terjadi.
Apapun bahan kotak suara itu, jika tidak dilakukan pengawasan yang baik, tak bisa menjamin surat suara yang ada di dalamnya.
Khoirunnisa Nur Agustyati menyebut penundaan Pemilu 2024 karena alasan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 tidak relevan.