Terkini Lainnya
TAG
Pemerintah disebut perlu memperjelas kebijakan iuran pekerja untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang menuai polemik.
Hal itu perlu dorongan kuat secara politis lewat sebuah kelembagaan khusus, agar terjadi lompatan besar, sehingga hambatan dan masalah perumahan
Diketahui, Capres yang menggagas program pembangunan 3 juta rumah ini adalah Prabowo Subianto.
Pemerintah akan memberikan insentif bagi industri properti dan perumahan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Saat ini lahan yang masih dibangun dan dikembangkan di New Mahakam Grande (NGM) seluas 195.295 meter persegi.
DJKN mengalokasikan dana Rp 108,5 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di tahun 202
Angka backlog perumahan atau kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan rumah di Indonesia masih sangat tinggi, mencapai 12,7 juta.
Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkap, angka tersebut mengalami peningkatan
Sebab, menurutnya, kebutuhan akan rumah kini menjadi prioritas utama bagi masyarakat dengan kemampuan ekonomi terbatas
Muhadjir Effendy menyampaikan jika ingin meningkatkan kualitas Pendidikan di sekolah Muhammadiyah maka dimulai dengan meningkatkan kesejahteraan
Akan tetapi di Indonesia sebagian besar pembangunan rumah subsidi dilaksanakan swasta dengan insentif-insentif dan kemudahan, termasuk pembiayaan.
BTN sendiri memiliki sejumlah mitigasi dalam menghadapi situasi tersebut. Terlebih, sektor kredit KPR ini, menjadi penopang pertumbuhan bisnis
masyarakat berpenghasilan rendah bisa miliki hunian dengan biaya awal yang lebih terjangkau dan secara bertahap menyesuaikan dengan kemampuan ekonomi
Masih ada kesan negatif di sebagian masyarakat tentang perumahan subsidi yang dibangun dengan kualitas ala kadarnya.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menjelaskan, ekonomi global sedang menghadapi lonjakan inflasi yang utamanya dipicu inflasi pangan.
Paramitha yang merupakan anggota legislatif daerah pemilihan (Dapil) Brebes ini menyebut program BSPS ini dilaksanakan secara efektif
Pembangunan rumah vertikal bersubsidi lebih memungkinkan untuk dilakukan di perkotaan karena tidak membutuhkan tanah yang luas
Data PUPR menunjukkan, backlog kepemilikan perumahan saat ini mencapai 11 juta dan backlog keterhunian mencapai 7,6 juta.
Pemerintah akan mengalokasikan dana sebesar Rp 5,1 triliun untuk pembangunan perumahan rakyat.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membeberkan tantangan di sektor properti, di antaranya