Terkini Lainnya
TAG
Mogok nasional buruh akan dilakukan dalam waktu dekat sambil menunggu hasil sidang putusan oleh MK.
Terkait UU Ciptaker, Iqbal masih meyakini presiden terpilih Prabowo Subianto bakal menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu)
FSPKEP KSPI menolak hasil keputusan UMK dan siap melakukan perlawanan dengan mogok nasional.
Bentuk mogok yang dimaksud UU 21 Tahun 2000 adalah diatur dalam dalam UU No 9 Tahun 1998.
Adapun kata Said Iqbal, aksi mogok produksi secara nasional ini akan diikuti oleh jutaan buruh, baik yang ada di Jakarta maupun daerah.
5 juta buruh ancam mogok kerja nasional jika pemerintah tak kabulkan tuntutan mereka agar menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 sebesar 15 persen
buruh akan melangsungkan mogok nasional selama dua hari jika permintaan kenaikan upah sebesar 15 persen tidak dikabulkan
Said Iqbal mengatakan, mogok nasional akan dilakukan jika upah tak naik sesuai harapan buruh, yaitu sebesar 15 persen.
Said Iqbal menyampaikan, aksi-aksi ini akan berujung pada pemogokan nasional. Di mana dalam hal ini, serikat buruh lah yang akan menjadi Inisiatornya.
KSPI bersiap-siap untuk melakukan aksi mogok nasional, bentuk penolakan terhadap rancangan formula pengupahan
Nakes ancam mogok nasional apabila pembahasan RUU Kesehatan Omnibus Law tak dihentikan, Melkiades Laka Lena ingatkan hal itu melanggar sumpah profesi
IDI ersama para nakes lainnya mengancam akan mogok kerja nasional atau cuti pelayanan kesehatan jika DPR, Pemerintah tak hentikan bahas RUU kesehatan.
Beni Satria mengatakan pihaknya akan melakukan mogok nasional apabila tuntutan mereka tak direspons pemerintah dan DPR RI.
Mereka menyatakan menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan Omnibus Law. Bahkan para nakes hingga dokter ini mengancam mogok nasional
Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengungkapkan, aksi tersebut berupa mogok nasional dengan melibatkan sekira 5 juta buruh pada Juli atau Agustus 2023.
Menurut Said Iqbal, aksi mogok nasional ini bakal meluas ke berbagai daerah seperti aksi buruh di Prancis.
Partai Buruh dan Organisasi Serikat Buruh tetap menolak pengesahan omnibus law Undang-undang Cipta Kerja oleh DPR Selasa (21/3/2023) kemarin.
Partai Buruh mengancam akan melakukan aksi mogok nasional stop produksi jika Undang Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) disahkan DPR RI.
sebanyak 90.000 Anggota Satpol PP di seluruh Indonesia itu hingga kini masih berstatus sebagai tenaga honorer.
Partai Buruh menyampaikan, akan menggelar aksi mogok nasional stop produksi di antara bulan Juli hingga Agustus 2023 mendatang.