Terkini Lainnya
TAG
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta Pemerintah konsisten jalankan tahapan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta Pemerintah konsisten jalankan tahapan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir
Mulyanto, menolak rencana pemerintah memberi karpet merah bagi pembaruan izin usaha pertambangan (IUP) PT. Freeport Indonesia (PTFI) sampai tahun 2061
Pertamina wajib melayani penjualan BBM jenis Pertalite, karena tidak ada perubahan aturan terkait distribusi dan pengadaan BBM bersubsidi.
Kementerian ESDM akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura.
Pemerintah perlu segera melaksanakan upaya konkret agar distribusi BBM dan gas LPG 3 kg bersubsidi ini lebih tepat sasaran.
DPR mengingatkan Pemerintah agar serius untuk mencapai target lifting di tengah memanasnya konflik Iran-Israel.
Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS Mulyanto, mengapresiasi kerja Kejaksaan Agung RI membongkar kasus korupsi PT. Timah
DPR meminta Pemerintah memproses hukum kasus modifikasi dispenser BBM yang merugikan masyarakat di SPBU Rest Area Karawang, Jawa Barat, ke jalur hukum
Pembelian yang dibatasi berdampak terhadap masyarakat banyak yang mengeluh kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi.
Mulyanto menyebut tidak menutup kemungkinan Komisi VII juga akan membahas soal izin tambang yang dilakukan oleh PT. Smart Marsindo milik Shanty Alda
Anggota Komisi VII DPR RI fraksi PKS, Mulyanto mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadali
Tidak ada urgensi bahwa divestasi harus selesai dalam waktu dekat bila belum mencapai kesepakatan harga yang menguntungkan bagi Indonesia.
Menurutnya, pemerintah jangan terlalu bernafsu meningkatan kapasitas ekspor nikel yang mengakibatkan pasokan nikel di pasar internasional berlebih.
Pemerintah punya kewajiban untuk melindungi masyarakat yang bekerja di perusahaan-perusahaan asing.
Jangan sampai fokus pengawasan hanya ketat di tingkat konsumen, padahal di tingkat agen dan pangkalan justru rawan penyimpangan.
Jangan sampai karena ada pertimbangan politik, Pemerintah mengabaikan aspek keamanan dan keselamatan kerja di perusahaan miliki smelter.
Ia mengatakan ledakan ini merupakan terbesar dalam sejarah pengoperasian smelter milik perusahaan China di Indonesia.
Audit PT ITSS harus dilakukan secara profesional, objektif, dan menyeluruh terhadap aspek keamanan dan keselamatan kerja.
Mulyanto mengutip PPATK yang mengungkap adanya dugaan sumber dana kampanye Pemilu 2024 berasal dari tindak pidana.