Terkini Lainnya
TAG
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan kasasi terhadap perkara mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun.
Kata Ganjar, jika dirinya terpilih sebagai presiden maka dalam posisi eksekutif akan bisa menetapkan RUU tersebut tanpa adanya persetujuan dari parpol
Menurut Ganjar, tindak penyelewengan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) adalah perilaku dasar manusia yang harus dihindari sejak dini.
ICW dan CSIS merespon perhelatannya debat perdana capres yang telah diselenggarakan awal pekan ini.
Chico Hakim mengatakan pasangan capres-cawapres nomor 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD akan memaparkan komitmen antikorupsi dalam debat perdana.
Selain RUU perampasan aset, Jokowi harap RUU pembatasan transaksi uang kartal egera dibahas untuk mendorong transaksi dilakukan melalui pebankan.
Kaesang mengatakan pihaknya akan memulai implementasi perampasan aset itu di internal PSI lebih dulu.
wacana RUU Perampasan Aset diangkat ke publik oleh Menkopolhukam Mahfud MD dan penyampaian surat presiden (surpres) kepada DPR, sepertinya DPR
Surat Presiden (Surpres) tentang RUU Perampasan Aset belum dibicakan dalam Rapat Paripurna DPR RI.
Ray Rangkuti mendesak agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset segera dapat disahkan sebelum Pemilu 2024.
Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait tindak pidana sudah diteken Presiden Joko Widodo.
Yenti Garnasih mengatakan, saat ini, Indonesia masih sulit melakukan kerja sama internasional dalam rangka upaya memberantas tindak pidana korupsi.
Penguatan Pusat Pemulihan Aset itu diharapkan mampu mengatasi kendala dalam eksekusi perampasan aset.
Mantan Hakim Agung, Gayus Lumbuun menilai penegak hukum seharusnya yang melaksanakan perampasan aset.
Jokowi tegaskan pemerintah terus mendorong agar Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset segera diselesaikan di DPR karena sangat penting.
Didik Mukrianto menegaskan pihaknya konsisten soal Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana untuk segera dibahas.
Di aturan hukum tentang perampasan aset tindak pidana, kata dia, dapat dicantumkan soal pembuktian terbalik, reversal of burden of proof atau onus pro