Terkini Lainnya
TAG
Ketua Fraksi PDIP DPRD Solo, YF Sukasno meminta Capres nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatan Wali Kota Solo.
Fadel Muhammad menilai fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Daerah harus lebih diperkuat guna mengawasi UU yang berkaitan dengan otonomi daerah.
Produk Hukum Daerah baik Perda dan Perkada didorong untuk ramah dan berpihak terhadap penyandang disabilitas.
ULD DPD RI gelar RDPU bersama dengan APKASI untuk membahas mengenai penyesuain perda dengan regulasi pusat butuh biaya dan waktu.
Bambang Soesatyo mendorong agar para kepala daerah bisa mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan UU
Ketua Tim Literasi Digital Sektor Pemerintahan, Niki Maradona, melalui transformasi digital pemerintah dapat memberikan pelayanan
Gunung di Bali akan dijadikan kawasan suci dan membatasi kegiatan wisata. Hal ini dilakukan karena gunung di Bali dianggap sakral.
Terdapat dua spanduk yang dipasang di lokasi prostitusi Boyongsari sesuai permintaan warga.
Pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) bakal berimplikasi terhadap aturan turunan di bawahnya.
Selama lima tahun memimpin DKI Jakarta, kinerja Anies dianggap belum memuaskan pendukungnya, termasuk dari basis HMI.
Kementerian dalam negeri memberi apresiasi terhadap Perda DKI tentang pemenuhan hak disabilitas.
(Kemendagri) meminta pemerintah daerah (pemda) menggunakan Analisis Kebutuhan Perda (AKP) supaya Program Pebentukan Peraturan Daerah (Propemperda)
Sembilan elemen inilah yang ditekankan oleh Kemendagri untuk dijadikan patokan bagi seluruh provinsi dalam merancang Propemperda.
Marbun membeberkan beberapa permasalahan penerbitan Perda di daerah, salah satu di antaranya yakni Perda terkait RT/RW.
Menurut Halilul, pencermatan terhadap ketentuan perda harus meliputi asas pengaturan, dasar pengaturan, dan filosofi hukum yang termuat dalam perda.
Spanduk itu bertuliskan "Dukung Luhut Binsar Panjaitan sebagai Calon Presiden 2026 dan Aliansi Pendukung Luhut (APL)" itu sudah dicopot.
Menurut Khofifah, aplikasi e-perda ini menjadi salah satu upaya sangat stragetis dan fundamental dalam membangun pondasi payung hukum.
Wawalkot Bekasi ungkapkan aktivitas dan komunikasi terakhirnya dengan Rahamat Effendi, sebelum sang wali kota terjaring OTT KPK dan tak bisa dihubungi
Hal itu disampaikan Illiza dalam webinar series PPP Ramah Difabel dengan tema "Mengoptimalkan Kartu Penyandang Difabilitas", Kamis (2/12/2021).
Saat ini Perda tersebut masih berbentuk Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang masih dilakukan pembahasan di DPRD DKI.