Terkini Lainnya
TAG
Simak profil Singggih Budi Prakoso, Hakim Ketua pimpin sidang putusan banding Ferdy Sambo, Selasa (12/4/2023) hari ini.
Polisi yang seharusnya menegakkan hukum justru menjadi pelanggar hukum itu sendiri. Saat ini ada lima jenderal polisi yang terjerat kasus hukum.
Edward mengatakan apa yang dilakukan Kemenkumham melalui Dirjen Pemasyarakatan sudah mengacu ke aturan yang berlaku, yakni UU Nomor 22 Tahun 2022
Eks jaksa Pinangki dapat pembebasan bersyarat bersama Ratu Atut, penampilannya bikin pangling, tak lagi berjilbab saat keluar dari Lapas.
Pinangki Sirna Malasari lebih dari dua per tiga menjalani masa hukuman di LP Kelas IIA Tangerang. Kini ia bebas bersyarat, Selasa (6/9/2022).
Pinangki Sirna Malasari mengenakan kasual saat keluar dari LP Kelas IIA Tangerang, Selasa (6/9/2022).
Mantan jaksa Pinangki Sirna Malasari bebas bersyarat dan tak lagi menjadi penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Tangerang
Sanksi bukan pemecatan terhadap Raden Brotoseno di lingkungan Polri belakangan memantik polemik.
Kejaksaaan Agung RI membantah kabar Jaksa Pinangki Sirna Malasari tidak dipecat seusai terlibat dalam kasus korupsi.
Pinangki terbukti menguasai 450 ribu dolar AS dari Djoko Tjandra. Dia juga terbukti melakukan pencucian uang pemberian Djoko Tjandra.
Ketua MA HM Syarifuddin merespons soal putusan Pengadilan Tinggi Jakarta terhadap jaksa Pinangki Sirna Malasari yang dinilai mencederai rasa keadilan.
Kurniawan menyebut, saat ini SKT untuk MAKI masih dalam pengurusan perpanjangan setelah masa berlakunya habis sejak 2010 silam.
Itu tanpa sebab, dengan dikabulkannya gugatan tersebut maka kata Boyamin, pengungkapan sosok King Maker pada perkara tersebut dapat terungkap
Kristianto mengatakan, dengan dihadirkannya Nurul Ghufron dalam sidang esok dikhawatirkan dapat membawa persidangan itu tidak terarah.
(MAKI) dan Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI), berharap Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dapat hadir dalam sidang lanjut
(PN) Jakarta Selatan menggelar sidang lanjutan gugatan praperadilan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KP
Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan, guna mengungkap sosok tersebut, KPK hanya perlu memanggil 3 orang.
(KPK) menyatakan tidak memiliki kewajiban untuk mengungkap sosok King Maker dalam kasus suap eks Jaksa Pinangki Sirna Malasari terkait pengurusan fatw
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menggelar sidang perdana gugatan praperadilan yang dilayangkan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI)
Dalam gugatannya, MAKI tuding KPK hentikan penyidikan perkara suap eks jaksa Pinangki terkait pengurusan fatwa untuk bebaskan Djoko Tjandra.