Terkini Lainnya
TAG
Penerbitan Perpres ini didasari pertimbangan bahwa jurnalisme berkualitas sebagai salah satu unsur penting dalam mewujudkan kehidupan yang demokratis.
Perpres Publisher Rights yang disahkan pada akhir Februari 2024 lalu berangkat dari semangat dalam rangka mendorong produk jurnalistik
Google buka suara soal Perpres Publisher Rights yang sudah diteken Jokowi. Mereka menegaskan bakal menyajikan berita tanpa prasangka dan bias.
Meutya mengungkapkan, pembahasan Perpres ini cukup lama lebih dari 3 tahun.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku telah menandatangani Peraturan Presiden terkait publisher rights.
Menkominfo Budi Arie menyatakan Rancangan Peraturan Presiden (R-Perpres) tentang Publisher Rights akan segera disahkan.
Presiden Joko Widodo sempat menyoroti penyusunan publisher rights yang disebut mengalami proses yang sangat rumit.
Menurut Ninik, tantangan media semakin besar untuk mewujudkan jurnalisme yang berkualitas, untuk itu, harus ada regulasi untuk memastikan keberlanjuta
Menkominfo Budi Arie Setiadi melakukan pertemuan dengan Meta, perusahaan induk Facebook dan Instagram. Ada Apa?
Budi Arie Setiadi mengatakan, Peraturan Presiden pembentukan hak penerbit atau publisher rights sudah diusulkan ke Presiden Jokowi.
Pemerintah akan berpihak ke media dalam penyusunan regulasi publisher right.
Percepatan pengesahan perpres ini sekaligus untuk mengawal karya jurnalistik berkualitas yang juga ikut didistribusikan oleh platform digital global
Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin menekankan perlunya dibuat regulasi hak cipta jurnalistik atau publisher rights untuk melindungi industri media.
Basis Publisher Rights itu akan mengatur dan melindungi hak kewajiban bagi pers, bisa dijadikan payung hukum jurnalis terkait platform digital