Terkini Lainnya
TAG
Menurut Mahfud, RUU Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Uang Kartal jauh merupakan kepentingan publik
Ganjar-Mahfud usulkan ada penambahan pasal terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan aset.
Tiga calon presiden Anies Baswedan, Ganjar Pranow dan Prabowo menawarkan strategi dan solusi beragam dalam memberantas praktik korupsi di Indonesia.
Ganjar mengatakan lobi-lobi parpol pun menjadi salah satu kunci dalam pengesahan RUU Perampasan Aset.
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) berharap pembahasan serta penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset segera dipercepat.
Kaesang meminta dukungan tersebut karena menurutnya menggolkan RUU Perampasan Aset di DPR RI ini bukan perkara mudah.
Pemerintah sudah melayangkan RUU tersebut sejak Mei 2023 dan menjadi inisiatif pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi.
Nantinya, badan tersebut akan menjalankan tugas pelacakan dan pemulihan aset sejak tahap penyelidikan hingga eksekusi.
Prof. Dr. Jamin Ginting S.H., M.H., M.Kn mengusulkan agar pemerintah membentuk lembaga pengelola aset hasil rampasan yang didapat dari pidana korupsi.
Ketua DPW Progresif Sulsel, Ridwan Fawallang berharap, DPR bisa segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.
Pemerintah dan DPR tidak memperlihatkan sedikitpun komitmennya mempercepat persetujuan penetapan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Sampai saat ini, Yasonna mengatakan bahwa pemerintah masih menunggu undangan dari DPR.
Yasonna Laoly menegaskan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset tetap dilakukan pembahasan bersama Komisi III DPR RI.
Komisi III DPR RI siap membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset jika ditugaskan pimpinan DPR.
Eks Wamenkumham, Denny Indrayana, merespons soal RUU Perampasan Aset yang kini berada di DPR tetapi tak kunjung dimulai pembahasannya.
Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan penjelasan terkait RUU Perampasan Aset yang tidak dibacakan dalam Rapat Paripurna, Selasa (11/7/2023) lalu
Denny Indrayana menilai Presiden Joko Widodo atau Jokowi seharusnya bisa melakukan cawe-cawe dalam hal selain Pilpres dan politik.
Surat Presiden (Surpres) tentang RUU Perampasan Aset belum dibicakan dalam Rapat Paripurna DPR RI.
Denny Indrayana kembali mencuit di akun Twitter pribadinya @dennyindrayana soal sikap Presiden Jokowi yang dinilai tak punya komitmen berantas korupsi
Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset diyakini mampu membuat keuangan negara menjadi sangat mapan.