Terkini Lainnya
TAG
Ketua Tim Kampanye Nasional Partai Buruh Said Salahudin mengungkapkan, ada kaum buruh mendapatkan diskriminasi untuk ikut berkontestasi di pemilu.
Ketua Tim Kampanye Nasional Partai Buruh Said Salahuddin mengatakan semua masyarakat punya hak politik sebagaimana dinyatakan dalam konstitusi.
Pengamat politik Said Salahudin menyampaikan secara terbuka bahwa dia telah resmi bergabung bersama Partai Buruh.
Tetapi perjuangannya dalam memenuhi aspirasi rakyat tersebut, semestinya tidak berhenti hanya sampai disitu.
"Oleh sebab itu, para menteri tidak punya opsi lain kecuali wajib menaati perintah tersebut," ujar pengamat politik Said Salahudin
Pengamat politik Said Salahuddin melihat belum ada satupun partai politik (parpol) dan unsur DPD bersepakat membuat paket pimpinan MPR.
Pemerhati Politik, Pemilu, dan Hukum Tata Negara, Said Salahudin menilai perlu dibentuknya Panitia Khusus atau Pansus Pemilu.
Pemilu 2019 harus dinyatakan cacat hukum, baik proses termasuk segala hasilnya jika KPU lakukan hal ini.
"Jadi terhitung sejak hari ini tidak ada lagi parpol yang hanya bermodal ongkang-ongkang kaki saja bisa langsung ditetapkan sebagai Peserta Pemilu 201
Dalam proses pergantian Ketua Umumnya, Partai Golkar sebaiknya jangan hanya sibuk mencari figur yang pantas untuk menggantikan Setya Novanto.
"Penangkapan sejumlah tokoh dan aktivis oleh Polri selama ini kan menjadi kontroversi yang menyedot perhatian publik,"
Megawati Soekarnoputri menegaskan, partainya akan selalu berdiri kokoh menjaga jalannya pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla
"Apabila data itu dibaca secara a contrario,ada 8,7% pemilih petahana yang masih mungkin pindah ke 'lain hati'.
Petugas partai itu istilah untuk kader internal. Ahok bukan pemegang KTA
Saya cek ke Baleg dan Komisi II, draftnya saja mereka belum punya.
Dirinya mengatakan, terkait jadwal sidang ini jangan dianggap sepele.
Menurut dia Sudirman Said adalah seorang menteri.
Pengamat Politik Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin menyebut revolusi mental yang digaungkan pemerintahan Joko Widodo
Baka bisa saja dalam agenda reshuffle nanti Presiden belum memasukkan dulu kader PAN dalam kabinetnya.
Presiden Joko Widodo harus segera memanggil Jaksa Agung HM Prasetyo