Terkini Lainnya
TAG
Kelompok buruh merasa sudah banyak terlalu potongan wajib yang diambil dari pendapatan pihaknya setiap bulan.
Hujan deras sempat mengguyur lokasi demo tapi hal itu tidak menyurutkan semangat massa pejdemo yang terus bertahan.
program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) hanya merupakan langkah pemerintah demi mengumpulkan pundi-pundi anggaran untuk rezim Prabowo-Gibran.
Massa demo tolak Undang-Undang (UU) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tetap bertahan di bawah guyuran hujan deras, Kamis (27/6/2024).
Apindo bersama tujuh serikat pekerja buat nota kesepahaman tolak progam Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Ragam komentar polemik Tapera, Anies Baswedan minta pemerintah dengarkan aspirasi pemerintah hingga penyesalan Menteri PUPR Basuki.
Menurut Moeldoko, program Tapera ini terus dimatangkan. Masih ada waktu hingga tahun 2027 untuk konsultasi mengenai program tersebut.
Berikut pernyataan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengenai polemik tabungan perumahan rakyat (Tapera).
Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko buka suara soal iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang kini ramai jadi bahasan publik.
Program Presiden Jokowi di akhir masa jabatannya dinilai cenderung terburu-buru dan seperti ambisi pribadi.
Basuki menilai pemerintah tidak perlu tergesa-gesa menerapkan program itu jika belum siap dijalankan, terlebih sosialisasinya juga belum merata
Basuki mengakui menyesal terkait adanya program Tapera. Dia juga mengungkapkan bahwa program ini bukanlah mendesak.
Pemerintah disebut perlu memperjelas kebijakan iuran pekerja untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang menuai polemik.
Massa buruh menggelar aksi menolak kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) di depan Istana Negara, Kamis (6/6/2024).
Basuki lantas menceritakan, pemerintah sudah menyusun aturan soal Tapera sejak tahun 2016. Kemudian, ia bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani
Said Iqbal bersama ribuan buruh mendesak Presiden Jokowi cabut soal peraturan Tapera, sebut hanya akan menyengsarakan rakyat.
BP Tapera mengklaim dana milik peserta aktif yang sudah dikembalikan sejak 2016 telah mencapai Rp 4,2 triliun.
Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto mengkritik kebijakan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 21 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Tapera.
Program Talkshow Kacamata Hukum hari ini, Senin 3 Juni 2024 menghadirkan tema ‘Tapera, Bikin Sejahtera Pekerja atau Justru Sengsara?’.
Tapera dikhawatirkan sejumlah pihak menjadi ladang korupsi baru. Mereka pun tidak ingin Tapera berakhir seperti Asabri dan Jiwasraya.