Terkini Lainnya
TAG
Masing-masing calon presiden akan didengar komitmen kebangsaannya terhadap persoalan-persoalan fundamental bangsa
Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Prof Ni’matul Huda menilai tidak elok jika presiden turut berkampanye.
Pakar Hukum Tata Negara menilai bahwa Joko Widodo (Jokowi) telah memenuhi syarat untuk dimakzulkan dari jabatan Presiden
Zainal Arifin mengatakan, terdapat tiga alasan seorang presiden dapat dimakzulkan atau diberhentikan dari jabatannya.
Tidak sahnya putusan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 itu dinilai karena sarat dengan kecacatan konstitusional yang mendasar.
Denny menjelaskan hal ini diperlukan, sebab ada kasus-kasus di KPK yang tetap perlu dijaga supaya tidak menyasar rekan koalisi yang bertarung.
Bambang Soesatyo, Ketua MPR RI menyampaikan bahwa keterwakilan dan partisipasi elemen masyarakat dalam proses pemusyawaratan adalah keniscayaan
Apapun masalah atau krisis yang dihadapi negara, termasuk krisis politik, segala aspeknya harus dihadapkan pada sistem hukum ketatanegaraan.
Inilah soal beserta kunci jawaban buku PKn kelas 8 halman 63 tentang tata negara dan pemerintahan.
Berikut soal dan kunci jawaban buku Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) Kleas 8 halaman 55 Kurikulum Merdeka tentang tata negara dan pemerintahan.
Pembentukan RUU Kesehatan sudah masuk pada tahap pembahasan dan Kementerian Kesehatan menggelar Forum Konsultasi Publik/Public Hearing RUU Kesehatan
KPU diminta tidak perlu khawatir atas hasil dari putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) soal penundaan Pemilu 2024.
Adapun menurut Feri problematika yang dialami Lucky Hakim sangat luas berkaitan juga dengan model politik pencalonan.
Menurut dia, Indonesia patut berbangga bisa membuat undang-undang sendiri, menggantikan undang-undang karya Belanda.
Pakar Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar mengatakan sistem presidensial sangat berbahaya apabila didukung terlalu kuat oleh parlemen.
Referendum untuk menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), perlu dijelaskan juga ke masyarakat poin apa yang akan diamandemen.
Dalam rangka mendukung, membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Hukum dan regulasi tahun anggaran 2019, dibutuhkan tenaga konsultan
akar Hukum Tata Negara, Mahfud MD menguraikan terdapat tiga fase pernyataan tersangka korupsi usai ditangkap oleh KPK.
Margarito Kamis, menilai rangkap jabatan pejabat publik, terkait walikota dan kepala Badan Pengelola (BP) Batam dianggap melanggar undang-undang.
Puluhan akademisi dan pakar hukum tata negara dari berbagai perguruan tinggi se-Jabodetabek hadir dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar oleh