Terkini Lainnya
TAG
Lebih lanjut, Uchok menyoroti banyaknya para mafia perizinan tambang yang melibatkan oknum pejabat seperti yang terjadi di Bangka Belitung.
Uchok Sky Khadafi mengatakan, dugaan korupsi pengadaan tower BTS BAKTI Kominfo bisa dijadikan pintu masuk untuk memeriksa dan mengaudit ulang proyek.
Melalui UU PPSK, maka OJK bukan hanya sebagai regulator dan pengawas tetapi juga memiliki tugas sebagai instansi tunggal yang melakukan penyidikan.
Menurut Uchok Sky, tantangan ke depan akan lebih berat dengan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang makin memperberat beban APBN
Margarito Kamis, menyebutkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir lebih baik untuk tidak maju menjadi calon presiden
(BPK) menemukan kejanggalan dalam pengadaan alat rapid test antigen di Kementerian Kesehatan pada tahun anggaran 2021.
Karakteristik sosial-ekonomi masyarakat di Humbang Hasundutan yang secara turun temurun banyak menggantungkan
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memangkas hukuman sejumlah terpidana korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
Uchok Sky Khadafi mendorong agar pemerintah memperbaiki pencatatan aset negara agar jangan sampai nantinya ada BMN yang tidak terurus
kominfo memiliki banyak pilihan untuk memberikan layanan telekomunikasi di 12.500 desa yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi
Kemendikbud harus memberi bantuan kepada siswa dan guru untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran dari rumah.
Begal itu kan merampas. Nah, Menko Perekonomian ini telah merampas tugas Kemenaker dan Kemendikbud.
Pengusutan kasus e-KTP menjadi kurang greget karena diduga banyak intervensi politik yang masuk dalam ranah pemberantasan korupsi KPK.
Uchok Sky Khadafi menilai, penyebab kematian saksi kunci perkara mega korupsi P2SEM Jawa Timur, dr Bagoes Soetjipto harus diungkap ke publik.
"Seharusnya KPK harus turun tangan untuk menyelidiki kasus-kasus terkait program beras, seperti cetak sawah sampai bantuan kelompok tani ini"
Lelang tersebut harus dibatalkan karena lelang yang dilakukan BNPB berpotensi tertimpa bencana
“Jangan mangkrak, KPK harus umumkan. Jika memang mangkrak, harus katakan, kenapa bisa mangkrak? Sehingga masyarakat siap membantu,” kata Uchok.
Tingginya biaya untuk mengikuti Pilkada, mengakibatkan banyak calon kepala daerah tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).
"Jadi semua harus bayar. Jadi mulai dari awal, mulai dari daftar sosialisasi, semuanya harus bayar. Costnya tinggi,"
Agus Setiawan membantah adanya kartu khusus untuk pejabat. Melainkan, kartu khusus yang beredar hanya untuk petugas internal.