Terkini Lainnya
TOPIK
Pemerintah dan DPR RI sepakat membatalkan rencana pembuatan aturan baru mengenai PPN terhadap sembilan bahan pokok
Didik J Rachbini menilai kebijakan wacana pajak sembako harus dipikirkan kembali oleh Pemerintah, yakni khususnya Kementerian Keuangan.
Anggota Komisi IV DPR harap pemerintah melakukan evaluasi terkait rencana pengenaan PPN Pangan Pokok.
Fraksi Partai Demokrat DPR bakal menjegal rencana Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sembako.
Pemerintah dinilai masih bisa mengoptimalkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menambah pendapatan negara ketimbang mengenakan PPN pada sembako.
Pemerintah dinilai masih bisa mengoptimalkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menambah pendapatan negara ketimbang mengenakan PPN pada sembako.
Politikus Partai Gerindra Fadli Zon kritik wacana pajak sembako, dinilai jahat dan miskin imajinasi.
Wacana pajak sembako di tengah masa pandemi, Ekonom senior Kwik Kian Gie minta pemerintah fokus tangani Covid-19 dahulu.
Aprindo meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan ekstenfikasi atau reformasi pajak
Aprindo menolak rencana pemerintah mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk kebutuhan bahan pokok
Pajak sembako dan jasa pendidikan akan menjadi tikaman dari belakang terhadap rakyat bila wacana ini benar-benar terealisasi
Ada beberapa jenis daging premium dengan harga mahal akan kena pajak, bukan justru yang ada di pasar tradisional.
Kementerian Keuangan menyatakan, tidak akan memungut PPN sembako untuk masyarakat kelas bawah di dalam RUU KUP.
Kementerian Keuangan menyatakan, tidak akan memungut PPN sembako untuk masyarakat kelas bawah di dalam RUU KUP.
Pengenaan PPN terhadap sembako dinilai akan mengancam ketahanan pangan, terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah
Aturan itu tertuang dalam draf revisi Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
Anggota komisi XI DPR RI Fraksi NasDem Fauzi H. Amro menyebut pihaknya solid tolak sembako dan pendidikan, dinilai makin membebani rakyat kecil.
Ditjen Pajak memberikan penjelasan soal rencana pemberlakukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi bahan pokok (sembako) dan jasa pendidikan.
Bamsoet meminta Kementerian Keuangan membatalkan rencana mengenakan pajak PPN terhadap sektor sembako dan pendidikan.
Ditjen Pajak memberikan penjelasan soal rencana pemberlakukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi bahan pokok (sembako) dan jasa pendidikan.
Menurut Muzani, sebaiknya pemerintah berpikir ulang untuk mengenakan pajak terhadap barang-barang kebutuhan pokok rakyat.
Pemerintah berencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang-barang kebutuhan pokok.
DPP PROJO menyatakan menolak pembebanan pajak pertambahan nilai (PPN) pada sektor pendidikan dan sembilan
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera tanggapi wacana pemerintah soal pajak sembako dan pendidikan: Langkah Blunder & Berbahaya.
Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi tanggapi polemik sembako bakal kena pajak: Dari Sisi Etika, Tidak Pantas.
Di saat pemerintah akan mengenakan pajak terhadap sembilan bahan pokok atau sembaku, pemerintah memberikan perpanjangan
Dirinya mengaku pasrah apabila Pemerintah benar-benar menerapkan dikenakannya pajak untuk sembako tersebut.
Ditjen Pajak memberikan penjelasan soal rencana pemberlakukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi bahan pokok (sembako) dan jasa pendidikan.
Pajak sembako ternyata belum akan dikenakan dalam waktu dekat. RUU itu diajukan sebagai antisipasi kalau pandemi sudah terlewati.
Anis Byarwati menilai pengenaan PPN untuk sembako tidaklah pantas mengingat masyarakat masih terdampak pandemi.