Terkini Lainnya
TOPIK
Wapres K.H. Ma'ruf Amin angkat bicara mengenai aglomerasi Jakarta dengan wilayah sekitarnya setelah tidak lagi menjadi ibu kota negara.
DPR dan pemerintah telah mengesahkan agar aturan Pilkada DKI dilakukan satu putaran. Sehingga calon dengan suara terbanyak langsung jadi pemenang.
Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengatakan pemerintah pusat telah menyatakan untuk saat ini aset-aset tersebut belum diserahkan.
Supratman Andi Agtas berharap Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) disahkan dalam rapat paripurna DPR pada 4 April 2024.
Anggota DPD RI Sylviana Murni mengusulkan Wakil Presiden (Wapres) dipertimbangkan diberikan kewenangan sebagai Dewan Kawasan Aglomerasi di RUU DKJ.
Baleg DPR targetkan pembahasan Tingkat Pertama Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) selesai pada Masa Sidang IV Tahun 2023-2024.
Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono buka suara soal Jakarta yang kehilangan status Daerah Khusus Ibu Kota.
Jakarta sudah kehilangan status sebagai Daerah Khusus Ibukota (DKI) seiring adanya UU IKN.
Berikut sejumlah fakta RUU DKJ yang menuai polemik. Anies Baswedan, Cak Imin, hingga Ganjar Pranowo kompak memberi kritik.
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari menilai Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) bermasalah.
Namun, baru sehari RUU DKJ tersebut disepakati jadi inisiasi dan mendapat disorot publilk, kini parpol-parpol tersebut menyampaikan penolakan
Mantan anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) era Anies Baswedan ini memandang, RUU DKJ merenggut hak suara warga Jakarta
Berikut sejumlah kritikan dan penolakan dari kubu AMIN terhadap RUU DKJ tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta ditunjuk Presiden
Ahmad Ali menegaskan sikap fraksi NasDem DPR RI terkait dengan usulan RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dalam rapat paripurna secara otomatis gugur.
Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) disepakati menjadi usul inisiatif DPR RI.