Terkini Lainnya
TOPIK
Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan bahwa pihaknya belum akan membahas amandemen UUD 1945 sekarang ini.
Menurut Mahfud, pernyataan Megawati tersebut justru memantapkan pemerintah untuk menggelar pemilu sesuai jadwal yakni pada tahun 2024.
Amien Rais mengatakan Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo akan dikenang sebagai penghancur konstitusi.
Timothy Ivan Triyono menilai amendemen UUD 1945 bukanlah sesuatu yang haram untuk dilakukan.
Ubedillah melanjutkan bahwa makna diam Jokowi juga bisa ditafsirkan ada semacam minat pada diri Jokowi untuk menunda pemilu.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid menolak wacana penundaan Pemilu tahun 2024.
Banyak dari mereka merasa puas dengan kinerja kepemimpinan Presiden Jokowi hingga priode keduanya ini.
Wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan sebuah kebutuhan yang hadir dari aspirasi masyarakat.
Selama masa kepemimpinan Presiden Jokowi, telah banyak menghidupkan produktivitas dan konektivitas antar wilayah.
Salah satu pedagang celana jeans keliling Solo, Karno (44) mengakui kebijakan ekonomi khususnya perdagangan di era Jokowi sangat membantu pelaku usaha
sebagai warga Solo kami juga bangga pada Bapak Jokowi yang bisa memimpin Indonesia. Terutama alasannya adalah dapat membangun secara merata di seluruh
Arbi menjelaskan jika deklarasi ini adalah permulaan untuk gerakan yang lebih besar mendukung Jokowo tiga periode
Habiburokhman menilai sejauh ini konstitusi tidak mengatur perpanjangan masa jabatan presiden.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyebut wacana masa jabatan presiden 3 periode banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya.
Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyebut wacana masa jabatan presiden 3 periode banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya.
Juru Bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi), Fadjroel Rachman, kembali menepis isu perpanjangan masa jabatan presiden.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) tegas menolak wacana masa jabatan presiden tiga periode.
Namun, Benny mencurigai kekuatan politik di sekitar Jokowi yang memiliki kepentingan untuk menyalahgunakan popularitas seorang Jokowi.
Penolakan terhadap wacana presiden tiga periode terus bermunculan. Spanduk terpasang di sejumlah jembatan penyeberangan orang (JPO)
Feri merujuk pernyataan Jokowi yang menyerahkan permasalahan konstitusi kepada MPR dan hanya akan mematuhi konstitusi.
Sekjen PBB, Afriansyah Ferry Noor, menyebut Jokowi membantah adanya wacana keinginan untuk memperpanjang masa jabatannya menjadi Presiden Indonesia.
Jokowi melontarkan candaan bahwa tiga periode tak bisa terjadi karena dirinya bukanlah ketua umum partai politik.
Menurut Ferry, Jokowi melontarkan candaan bahwa wacana tiga periode tak bisa terjadi karena dirinya bukanlah ketua umum partai politik.
Pertemuan terjadi antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan partai politik koalisi non parlemen di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (1/9/2021) kemarin.
Waketum Demokrat, Benny K Harman turut menanggapi soal perpanjangan masa jabatan pemerintahan hingga tiga periode, minta Covid jangan jadi alasan
Kalau mau tiga periode tentu bisa tapi ubah konstitusinya. Merubah konstitusi sangat panjang ceritanya dan itu domainnya partai politik. Domainnya ada
Menurutnya, jika tidak ada perubahan konstitusi maka dipastikan Presiden ke depan bukan Jokowi
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengkritisi isu perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
Malah dia balik mempertanyakan kualitas kinerja penanganan pandemi Covid-19 sampai harus menambah masa jabatan Presiden.
Khoirunnisa mengingatkan semangat reformasi 1998 atas pemerintahan Orde Baru adalah membatasi masa jabatan presiden.