androidvodic.com

Rugikan Pariwisata Labuan Bajo, Anggota DPR Ini Juga Tolak Kenaikan Tarif ke Pulau Komodo - News

Laporan Wartawan News, Dennis Destryawan

News, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira berpendapat kenaikan tiket masuk ke Taman Nasional Komodo perlu dikaji ulang.

Andreas berujar, kenaikan tiket ke Pulau Komodo akan berdampak besar bagi para pelaku pariwisata di Labuan Bajo yang sebenarnya tidak hanya mengharapkan kehadiran turis kaya tapi juga turis biasa.

Apalagi, selama pandemi Covid-19, para pelaku pariwisata justru tertolong dengan kehadiran para pelancong domestik.

Hal tersebut membuktikan, para turis yang tidak berkantong sangat tebal justru menjadi jaring pengaman sosial bagi industri wisata di Labuan Bajo.

"Oleh karena itu, kebijakan kenaikan tarif wisata perlu dikaji ulang demi keberlangsungan industri pariwisata di Labuan Bajo," ujar Andreas dalam keterangannya, Kamis (4/8/2022).

Pemerintah memutuskan menaikkan tarif masuk ke TN Komodo, termasuk Pulau Komodo dan Pulau Padar, dari Rp200 ribu menjadi Rp3,75 juta. Tarif tersebut berlaku untuk setahun, belum termasuk sewa kapal dan akomodasi.

Baca juga: Ribuan Pelaku Wisata Labuan Bajo Terancam Kehilangan Pekerjaan Jika Tarif Rp 3,7 Juta Diberlakukan

"Kenaikan tarif ke TN Komodo yang drastis menimbulkan shock bagi pelaku wisata di Labuan Bajo karena khawatir akan berkurangnya kunjungan wisatawan," imbuh Andreas.

Andreas berujar memang diperlukan konservasi demi melindungi Komodo, namun ia mengingatkan kebijakan tersebut akan berdampak pada ratusan orang di Labuan Bajo yang menggantungkan hidupnya dari kedatangan wisatawan.

Baca juga: Demo Tarif Masuk Taman Nasional Komodo di Labuan Bajo Berujung Rusuh, Berikut Respons Sandiaga Uno

"Tentunya akan berimbas pada pelaku wisata dan ekraf yang baru saja mulai pulih dari situasi pandemi Covid-19 dengan kembali ramainya kunjungan turis ke Labuan Bajo," kata Andreas.

Atas kebijakan kenaikan tarif itu, pelaku wisata di Labuan Bajo melakukan aksi mogok massal untuk waktu sebulan sebagai bentuk protes.

Komisi X DPR yang membidangi urusan pariwisata itu menyatakan memahami kekhawatiran para pelaku wisata dan ekonomi kreatif setempat.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat