androidvodic.com

News, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XI Marwan Cik Asan angkat bicara mengenai keputusan Kementerian Keuangan memutuskan semua hubungan kemitraan dengan JP Morgan Chase Bank NA.

Marwan menilai, hasil riset yang dibuat oleh JP Morgan merupakan rekomendasi yang ditujukan kepada para investor mengenai kondisi pasar keuangan di Indonesia pascaterpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS).

"Semestinya hasil riset tersebut dapat dijadikan sebagai early warning bagi pemerintah dalam mengantisipasi gejolak pasar keuangan ditahun 2017," kata Marwan melalui pesan singkat, Rabu (4/1/2016).

Karena itu, Marwan mengharapkan pemerintah segera menjelaskan secara terbuka kepada publik atas hasil riset dan penilaian yang dilakukan JP Morgan.

Hal itu demi menghindari terjadinya disinformasi publik atas keputusan pemerintah tersebut.

Wakil Ketua Komisi XI DPR itu juga memahami sikap pemerintah untuk memutuskan kontrak kerjasama dengan JP Morgan dengan pertimbangan bahwa hasil risetnya dianggap mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional.

Namun demikian sikap reaktif pemerintah tersebut dapat memicu reaksi negatif dari para investor yang saat ini sedang dan akan masuk ke Indonesia.

'Untuk itu tetap diperlukan penjelasan yang lengkap dari pemerintah Indonesia terkait hal ini, juga rencana aksi nyata pemerintah untuk tetap menyakinkan investor.Terlebih lagi saat ini Indonesia sangat membutuhkan kontribusi Investor dalam penerbitan SBN untuk menutupi defisit APBN yang semakin melebar," kata Politikus Demokrat itu.

Baca: Politisi Golkar Ini Dukung Langkah Sri Mulyani Stop Kerjasama dengan JP Morgan

Dia meminta JP Morgan sebagai lembaga Keuangan Internasional mengedepankan prinsip profesionallisme, akuntabilitas, bertanggung jawab, serta secara terbuka dapat menjelaskan kepada pemerintah dan publik terkait metodelogi dan indikator yang digunakan.

"Sehingga berujung pada rekomendasi penurunan level investasi dari “overweight” menjadi “underweight”," kata Marwan.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya bahwa Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memutuskan semua hubungan kemitraan dengan JP Morgan Chase Bank NA.

Alasannya, riset yang dibuat bank asal Amerika Serikat (AS) tersebut dianggap mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional.

Keputusan pemerintah mengakhiri hubungan tersebut telah disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada JP Morgan melalui surat bertanggal 17 November 2016.

Sesuai hasil rapat pada 1 Desember 2016, diputuskan pula pengakhiran kontrak kerja sama antara Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan JP Morgan sebagai bank persepsi.