Hingga Agustus, Total Penyerapan Anggaran APBN di Kementerian BUMN Rp117,3 Miliar - News
Laporan Wartawan News, Ismoyo
News, JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melaporkan, realisasi penggunaan APBN di Kementerian-nya sebesar Rp117,31 miliar sampai dengan 27 Agustus 2021.
Dimana, pagu anggaran 2021 untuk Kementerian yang mengurusi perusahaan-perusahaan pelat merah ini sebesar Rp193 miliar.
Hal tersebut dirinya katakan saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Senin (30/8/2021).
Baca juga: Politisi PKS Sebut Pidato Presiden soal APBN Isyaratkan Ketidakpastian Ekonomi
“Realisasi anggaran Kementerian BUMN per 27 Agustus 2021 sebesar Rp117,31 miliar. Atau 60,77 persen dari pagu sebesar Rp193 miliar,” ucap Erick.
Erick pun merinci secara detail realisasinya.
Baca juga: Terima RUU APBN dari Presiden, Ketua DPR Ingatkan Pemerintah Jaga Rasio Utang
Untuk belanja pegawai telah terserap Rp39,36 miliar dari pagu Rp 58,14 miliar, belanja modal Rp4,93 miliar dari pagu Rp10,76 miliar, dan belanja barang Rp58,82 miliar dari pagu Rp124,15 miliar.
Pada awalnya, pagu anggaran Kementerian BUMN ditetapkan sebesar Rp244,8 miliar. Tetapi angka tersebut direvisi oleh Kementerian Keuangan menjadi Rp193 miliar.
Dalam rapat bersama wakil rakyat ini, Erick juga menyampaikan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Rancangan APBN 2022 yang ditetapkan sebesar Rp208,2 miliar.
"Pagu indikatif tahun 2022, sesuai keputusan Kemenkeu dan Kementerian PPN/Bappenas pada 9 April 2021, pagu indikatif Kementerian BUMN tahun 2022 adalah Rp208,2 miliar," pungkas Erick.
Terkini Lainnya
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melaporkan, realisasi penggunaan APBN di Kementerian-nya sebesar Rp117,31
Ini Cara Pertamina Dorong Daya Saing Ratusan Usaha Mikro dan Kecil di 3 Wilayah
BERITA TERKINI
berita POPULER
IHSG Ditutup Dekati Level 7.200, Saham Raksasa BBCA Sentuh Rp10.000 Per Lembar
Harga Minyak Dunia Diproyeksi Naik, Citra Tubindo Bidik Keuntungan 19,69 Juta Dolar AS
DPR Tak Percaya LPEI Bisa Berbenah, Buka Opsi Pembubaran atau Merger dengan BNI
Pembangunan Bali Maritime Tourism Hub Sempat Terkendala akan Adanya Ratusan Kapal Ikan
Khawatir Bias, Hippindo Tolak Zonasi Larangan Penjualan Produk Tembakau di RPP Kesehatan