androidvodic.com

Laporan Wartawan News, Yanuar Riezqi Yovanda

News, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan, pemerintah memiliki peran dan tanggung jawab besar memajukan energi baru dan terbarukan (EBT).

Sebab, Indonesia berkomitmen mencapai karbon normal atau net zero emission pada 2060 atau kalau bisa lebih cepat.

Direktur Panas Bumi, Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Harris Yahya mengatakan, ada enam jurus yang bisa mempercepat pengembangan EBT di Indonesia.

Baca juga: Menteri ESDM Ancam Pelaku Penyalahgunaan BBM Subsidi, Bakal Kena Denda Rp 60 Miliar

"Enam poin itu yakni rancangan Peraturan Presiden tentang harga EBT, penerapan Peraturan Menteri ESDM tentang PLTS atap, mandatori bahan bakar nabati (BBN), pemberian insentif fiskal dan nonfiskal, kemudahan perizinan usaha, dan mendorong permintaan ke arah energi listrik," ujar Harris, ditulis Senin (18/4/2022).

Dia mengungkapkan, empat dari enam poin itu berada di wilayah pemerintah, dan dua lainnya yakni mandatori BBN ada di ranah produsen BBM, serta mendorong permintaan bergantung pada konsumen.

“Konsumen kita minta untuk menggunakan peralatan listrik seperti kendaraan listrik dan kompor listrik karena LPG pun masih kita impor, sampai 70 persen. Harga LPG ini juga rentan jika ada gangguan suplai seperti sekarang ini,” katanya.

Baca juga: Resmi Beroperasi, PLTS Terbesar di Sulawesi Selatan Tambah Bauran EBT

Kendati demikian, Harris mengakui harga EBT sekarang memang masih tinggi, sehingga pemerintah terus berupaya menurunkan harganya agar bisa kompetitif dengan harga listrik dari energi fosil.

“Harga listrik batu bara murah, tapi emisinya juga tinggi, Indonesia memang belum memasukkan cost lingkungan pada harga listrik. Kalau emisinya juga dihitung, harga listrik EBT bisa kompetitif, apalagi jika semua kebijakan pemerintah sudah diterapkan dan memberikan efek yang signifikan pada harga listrik EBT," tuturnya.

Adapun mahalnya harga EBT, khususnya listrik dari energi panas bumi diamini oleh Direktur Utama PT Pertamina Geothermal Energy Ahmad Yuniarto.

"Perusahaan pengembang panas bumi harus bisa mencapai efisiensi yang tinggi agar harganya bisa kompetitif," pungkasnya.