APBN Bisa Lebih Sehat, Ekonom Setuju Subsidi Listrik dan BBM Dihapus Bertahap - News
Laporan Wartawan News, Seno Tri Sulistiyono
News, JAKARTA - Langkah pemerintah yang berencana menghapus subsidi listrik dan bahan bakar minyak (BBM) ke depan, dinilai dapat menyehatkan keuangan negara.
"Jika untuk tahun depan dan seterusnya, saya rasa subsidi BBM dan listrik bisa dikurangi dengan cara bertahap untuk APBN yang lebih sehat," kata Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda saat dihubungi, Selasa (26/7/2022).
Namun, Nailul menyebut untuk tahun ini pemerintah tidak boleh menghapus subsidi tersebut karena masih sangat diperlukan masyarakat dan mengontrol inflasi yang saat ini mengalami kenaikan.
Baca juga: Subsidi Listrik dan BBM Akan Dihapus Bertahap, Komisi VII: Terlalu Provokatif
"Saat ini angka inflasi terus meningkat dan bisa berpotensi menembus 5 persen. Inflasi yang terlalu tinggi bisa menggerus daya beli masyarakat," ucapnya.
"Saya yakin jika pemerintah mencabut subsidi BBM dan listrik di tahun ini, walaupun cuman sebagian, maka inflasi bisa menyentuh ke angka 6 persen sampai 7 persen. Bisa berbahaya bagi konsumsi masyarakat," paparnya.
Baca juga: Didominasi Konsumen Pertalite, Pendaftar BBM Subsidi di MyPertamina Tembus 220 Ribu Kendaraan
Sebelumnya, Direktur Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Rofyanto Kurniawan menyampaikan subsidi listrik dan BBM itu tidak efisien, sehingga akan mengalihkan langsung ke masyarakat yang berhak.
"Kita harus semakin mendorong belanja produktif. Subsidi BBM, subsidi listrik itu tidak efisien," ucapnya.
"Jadi memang secara bertahap, secara berangsur-angsur harus kita kembalikan ke harga keekonomiannya supaya belanja produktif," sambungnya.
Diketahui, tahun ini pemerintah menggelontorkan subsidi energi sebesar Rp 502 triliun meliputi bahan bakar minyak (BBM), listrik dan LPG 3 kg.
Belanja tersebut harus dibayarkan ke PLN dan Pertamina untuk menahan selisih lebar antara harga jual eceran (HJE) dan harga keekonomian.
Terkini Lainnya
Langkah pemerintah yang berencana menghapus subsidi listrik dan bahan bakar minyak (BBM) ke depan, dinilai dapat menyehatkan keuangan negara.
Ini Tindakan Satgas PASTI Terhadap Ahmad Rafif Raya yang Kelola Dana Rp 71 Miliar Tanpa Izin
BERITA REKOMENDASI
Sri Mulyani: Prabowo Setuju Jaga Defisit APBN di Bawah 3 Persen
BERITA TERKINI
berita POPULER
Pengusaha Mal Nilai Peraturan Pembatasan Impor RI Tak Mampu Tangani Masalah Sesungguhnya
Tingkatkan Produksi Migas Nasional, Kepala SKK Migas Inspeksi Langsung Proyek FPSO Marlin Natuna
Tren Pembobolan Data, Ini Jurus BNI Pastikan Keamanan Para Nasabah
Soal Rencana Bea Masuk 200 Persen, Mendag Sebut Masih Dihitung, Bisa 50 Persen
Mendag Sebut 7 Industri yang Jadi Perhatian Khusus