androidvodic.com

Laporan Wartawan Tribunnews, Erik Sinaga

News, JAKARTA- Analis kebijakan politik pangan Syaiful Bahari menyoroti jawaban Gubernur Jawa Tengah terkait persoalan pupuk bersubsidi dan kelangkaan pupuk non subsidi di pasar.

Menurut Syaiful, anggaran subsidi pupuk dari tahun ke tahun semakin berkurang. Pada tahun 2019 anggaran subsidi pupuk Rp 34,3 triliun, tahun 2020 berkurang menjadi Rp 31 triliun.

Tahun 2021 berkurang jadi Rp. 29,1 triliun, tahun 2022 Rp. 25,3 triliun, dan tahun 2023 berkurang lagi menjadi 24 triliun.

"Sehingga dalam 5 tahun pengurangan anggaran subsidi pupuk mencapai 10,3 triliun," ungkap Syaiful kepada media di Jakarta, Kamis (25/5/2023).

Dengan luas lahan pertanian 10,68 juta hektar, lanjut Syaiful, bagaimana mungkin anggaran subsidi pupuk yang terus-terusan dipangkas bisa mencukupi kebutuhan petani.

"Bahkan, Presiden Jokowi sendiri mengakui, kebutuhan pupuk Indonesia 13,5 juta ton dan baru terpenuhi 3,5 juta ton. Artinya ada defisit 10 juta ton pupuk," katanya.

Maka, defisit pupuk yang begitu besar, kata Syaiful, sudah pasti menjadi persoalan yang sangat serius bagi produktifitas pertanian dan ketahanan pangan nasional.

"Jadi, jalan keluarnya tidak hanya lapor ke gubernur terus beres, karena masalah pupuk ini bukan hanya dialami satu dua orang petani di Grobogan, Jawa Tengah, tapi juga secara nasional," jelas Syaiful kepada media.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta masyarakat yang mengeluhkan soal kelangkaan pupuk subsidi melaporkan langsung ke dirinya.

Baca juga: Cerita Anies Baswedan Dapat Keluhan Mahalnya Harga Pupuk saat Berbincang dengan Petani di Grobogan

Salah satunya melalui aplikasi Laporgub, layanan aduan publik berbasis digital.

Pernyataan itu dikemukakan Ganjar saat menghadiri acara "Tausiyah Kebangsaan Gerakan Semesta Mencegah Stunting" di Gedung Serba Guna Dewi Sri, Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Selasa (23/5/2023).

Kegiatan itu juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Bupati Grobogan Sri Sumarni, Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto, dan Kepala BKKBN Hasto Wardoyo.

Baca juga: Jokowi Minta Mentan Perluas Penggunaan Pupuk Organik di Petani

"Laporkan ke saya langsung pakai lapor ke Laporgub atau suruh WhatsApp saya biar tak telepon, tak beresi," kata Bacapres PDI Perjuangan tersebut, singkat.