androidvodic.com

Jokowi Bantah Dibukanya Ekspor Pasir Laut untuk Muluskan Investasi Singapura di IKN - News

News, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara terkait dibukanya kembali keran ekspor pasir laut ke luar negeri.

Ia membantah dibukanya ekspor pasir laut yang sempat ditutup 2003 lalu bertujuan untuk memuluskan investasi Singapura di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kata Presiden dibukanya keran ekspor tidak ada hubungannya dengan investasi Singapura.

"Engga ada hubungannya," kata Jokowi usai peresmian pembukaan Rakornas pengawasan intern pemerintah tahun 2023, di Kantor BPKP, Jakarta, Rabu (14/6/2023).

Tudingan hubungan ekspor pasir laut dengan investasi Singapura di IKN, karena baru baru ini Presiden gencar mengajak para pengusaha Singapura berinvestasi di IKN.

Sementara itu dibukanya ekspor pasir laut disebut sebut sangat menguntungkan Singapura. Negeri Singa tersebut merupakan Importir pasir laut terbesar di dunia.

Presiden mengatakan dibukanya ekspor pasir laut yang tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) adalah sedimen laut.

Dibukanya ekspor untuk mengatasi penumpukan sedimen laut yang menyebabkan pendangkalan sehingga mengganggu pelayaran.

"Ini sebetulnya yang di dalam Kepres itu adalah pasir sedimen ya. Pasir sedimen yang mengganggu pelayaran, yang menggangu juga terumbu karang," katanya.

Presiden mengatakan rapat untuk membahas pendangkalan akibat penumpukan sedimen laut tersebut sudah sejak lama dilakukan. 

Ekspor pasir laut nantinya ditujukan pada wilayah yang terjadi pendangkalan akibat penumpukan sedimen.

Baca juga: Menteri Trenggono Janji Penambangan Pasir Laut Tak Akan Masif: Kalau Ganggu Nelayan, Kami Hentikan

Sebelumnya Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan bahwa dibukanya kembali ekspor pasir laut untuk mengatasi masalah penumpukan sedimentasi yang mengakibatkan pendangkalan laut.

Ia memastikan pasir laut yang dikeruk dan diekspor tersebut merupakan sedimentasi.

"Karena problem sedimentasi ini hampir di semua arah sungai kita dimana saja itu terjadi dan itu harus diambil," kata Pramono di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma,Jakarta, Rabu, (7/6/2023).

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat