androidvodic.com

Laporan Wartawan News, Reynas Abdila

News, JAKARTA - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Isma Yatun mengatakan pemerintah belum optimal dalam melakukan pengelolaan dan penyelesaian piutang negara. Hal itu dilaporkan dalam penyampaian LHP LKPP Tahun 2022 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2022 kepada pimpinan DPR di Sidang Paripurna Senayan, Jakarta, Selasa (20/6/2023).

“Pengelolaan dan penyelesaian piutang begara belum optimal, belum memadai serta belum sesuai ketentuan terutama pada piutang negara dari proses likuidasi BUMN, piutang pajak dan piutang bukan pajak,” ungkap Isma.

BPK merekomendasikan kepada pemerintah agar mengamankankan hak tagih piutang negara kepada pihak ketiga. Isma juga mendorong pemerintah memutakhirkan data piutang pajak dan meningkatkan pengawasan maupun pengendalian piutang bukan pajak.

“Guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan APBN tahun 2022, BPK menyampaikan hasil riviu pelaksanaan trasnparansi fiskal yang secara umum menunjukkan bahwa pemerintah telah memenuhi sebagian besar kriteria transparansi fiskal berdasarkan praktik internasional,” urainya.

Diketahui, DPR RI menggelar Rapat Paripurna Ke-27 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/6/2023).

Rapat paripurna ini terbuka untuk umum yang dibuka dan dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani.

"Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim perkenankan kami selaku pimpinan dewan membuka Rapat Paripurna DPR RI yang ke-27 masa persidangan V tahun sidang 2022-2023 pada hari Selasa 20 Juni 2023," kata Puan di ruang Rapat Paripurna DPR RI, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/6/2023).

Puan mengatakan berdasarkan catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, rapat itu terdapat 45 orang anggota DPR yang hadir secara fisik.

Baca juga: Pakar Kebijakan Publik: Satgas BLBI Seperti Macan Ompong

Sementara yang hadir secara virtual berjumlah 251 orang, izin 162. Namun, telah memenuhi kuorum. "Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, telah hadir fisik 45 orang, virtual 251 dan izin 162 sehingga berjumlah 458 dan dihadiri oleh anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI," ujarnya.

Dalam undangan yang diterima News, agenda rapat kali ini adalah membahas tiga hal, yakni: Pertama, penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2022.

Baca juga: Satgas BLBI Cari Cara Baru Jual Aset Kawasan Industri Eks Milik Tommy Soeharto di Karawang

Kedua, penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2022. Ketiga, penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2022 oleh BPK RI.