Terkini Lainnya
TAG
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan Kejaksaan Republik Indonesia (RI) memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian (WTP).
Tim penasihat hukum terdakwa pun sempat mempertanyakan maksud BPK yang disampaikan pihak jaksa itu.
Bambang Soesatyo mengapresiasi kinerja keuangan pemerintah pusat yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan.
Diuraikan, dari hasil laporan pemeriksaan BPK ini, terdapat catatan untuk tindak lanjut hasil pemeriksaan atas tahun-tahun yang lalu sejak 2010.
Prabowo berharap BPK lebih ketat mengawasi laporan keuangan pemerintah pusat. Prabowo tidak ingin ada kebocoran APBN.
Jokowi menyebut dukungan diperlukan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan sehingga membawa kemajuan pada Indonesia.
BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023.
Jokowi hadiri Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023.
Permohonan audit atas dana Otsus Papua tersebut disampaikan Filep dalam Rapat Kerja (raker) Komite IV DPD dan Badan Akuntan Publik DPD bersama BPK
KPK akan memeriksa anggota BPK, Haerul Saleh, terkait dugaan uang pelicin WTP untuk Kementan di era SYL.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendorong Polri untuk melaksanakan kegiatan kampanye pencegahan kejahatan siber
Hakim Ketua Fahzal Hendri mengungkap alasan pihaknya menjatuhkan vonis 2,5 tahun terhadap mantan anggota BPK Achsanul Qosasi
Achsanul pun memiliki waktu hingga 7 hari kedepan untuk menentukan sikap apakah akan mengajukan banding atas vonisnya tersebut.
Achsanul Qosasi meminta agar hakim mencabut blokir terhadap 10 rekeningnya yang telah dilakukan penyidik Kejaksaan Agung. Ini keputusan hakim.
Sadikin Rusli dijatuhi vonis 2,5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terkait kasus korupsi BTS Kominfo.
Cawe-cawe KPK dan BPK disambut oleh SYL saat masih menjadi Mentan. Uang miliaran rupiah pun disebut mengalir ke kedua institusi tersebut.
Politikus Partai Golkar, Riko Lesiangi mengusulkan agar calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2024-2029 tidak berasal dari parpol.
Kasdi menjelaskan, setelah ada rapat antara pejabat Eselon I Kementan dan BPK, SYL lanjut lakukan pertemuan empat mata dengan anggota IV BPK bernama
Boyamin Saiman mengingatkan agar calon anggota BPK yang akan terpilih nanti bukan pencari kerja atau 'job seeker'.
Kinerja imbal hasil untuk peserta dapat dilihat melalui kinerja Nilai Aktiva Bersih atau Unit Penyertaan.