Terkini Lainnya
TAG
Profil Isma Yatun, Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia periode 2022–2027 yang bungkam soal auditor minta Rp 12 M ke Kementan.
Keluar dari Istana Negara, Isma Yatun terus berjalan menuju mobilnya sambil menempelkan kedua telapak tangannya.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan hasil pemeriksaan yang dimuat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2023.
BNN RI meriah juara tiga bersama dalam kompetisi Tenis Meja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Cup 2023.
BPK berkomitmen mendukung percepatan pencapaian target Agenda 2030 untuk Sustainable Development Goals (SDG)
BPK menemukan ketidakhematan dan ketidakpatuhan penggunaan anggaran negara mencapai Rp 25,85 triliun di semester II tahun 2022.
BPK merekomendasikan kepada pemerintah agar mengamankankan hak tagih piutang negara kepada pihak ketiga.
Pada periode sebelumnya, BPK terpilih sebagai Wakil Ketua United Nations (UN) Panel of External Auditors untuk tahun 2022.
BPK menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (lHPS) I Tahun 2022 kepada Presiden Joko Widodo di Jakarta hari ini, Selasa (1/1/2022).
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan, merupakan sebuah kehormatan untuk menyambut delegasi negara G20 di Indonesia.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan apresiasi atas Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2021
Sebelum ditetapkan, pada tanggal 18 Maret 2022, Komisi XI DPR RI mengambil keputusan terhadap 13 orang calon anggota BPK RI
Rapat Paripuna DPR mengesahkan Isma Yatun dan Haerul Saleh sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI periode 2022-2027.
BPK juga menmberikan catatan penting mengenai rekomendasi perbaikan kerja di lingkup Kementan.
Sehingga dalam Laporan Keuangan TA 2020 terjadi perbaikan dalam penyajian laporan keuangan.
Isma Yatun menghadiri acara serah terima jabatan (Sertijab) Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua dari Paula Henry Simatupang ke Arjuna Sakir.
Saat ini, kondisi air baku dari sumur gali dan sumur bor tidak dapat langsung dikonsumsi masyarakatnya.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti belanja barang di Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Kemaritiman dan Investasi.
Belum diketahui, opini apa yang akan diberikan BPK kepada sejumlah kementerian dan lembaga tersebut.