Utang Lapindo Tak Kunjung Dibayar, Satgas BLBI Serahkan ke PUPN Jakarta - News
Laporan Wartawan News, Nitis Hawaroh
News, JAKARTA - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) telah menyerahkan persoalan utang anak usaha Lapindo Brantas Inc kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) cabang Jakarta.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu sekaligus Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban mengatakan, keputusan itu diambil setelah melakukan penagihan utang yang dilakukan pemerintah terhadap Lapindo.
"Setelah kita surat menyurat didalam surat menyurat itu kita nagih yang bersangkutan menyampaikan dalilnya. Kita beranggapan bahwa ini kita serahkan saja kepada PUPN," kata Rionald dalam media briefing, di DJKN, Selasa (20/6/2023).
Baca juga: Tak Dibayar, Utang Lapindo Mencapai Rp 2,23 Triliun Hingga Jatuh Tempo Pada 2020
Nantinya kata Rionald, penagihan utang Lapindo itu bakal diserahkan sepenuhnya pada PUPN cabang Jakarta.
"Itu sudah saya serahkan kepada PUPN cabang Jakarta, jumlahnya 2 triliun. Sehingga itu akan memanggil sesuai dengan kewenangan PUPN," jelasnya.
Untuk diketahui, utang Lapindo ini sudah ada sejak 2007, saat pemerintah memberikan dana talangan untuk ganti rugi bencana alam Lumpur Lapindo, melalui perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Antisipasi untuk Melunasi Pembelian Tanah dan Bangunan Warga Korban Luapan Lumpur Sidoarjo dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007.
Pada saat itu Lapindo diberikan pinjaman oleh negara sebesar Rp 781,68 miliar. Jumlah tersebut belum termasuk bunga dan denda keterlambatan pengembalian.
Adapun utang dana talangan Lapindo kini mencapai Rp 2,23 triliun per 31 Desember 2020. Dana talangan pemerintah tersebut memiliki tenor empat tahun dengan suku bunga 4,8 persen.
Sementara itu, denda yang disepakati adalah 1/1000 per hari dari nilai pinjaman. Dalam perjanjian tersebut Lapindo akan mencicil empat kali sehingga tidak perlu membayar denda atau Lunas pada 2019 lalu.
Terkini Lainnya
Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban mengatakan, keputusan itu diambil setelah melakukan penagihan utang yang dilakukan pemerintah terhadap Lapindo.
Pemangku Kepentingan Beri Referensi Kebijakan Tembakau Alternatif di APHRF 2024
BERITA REKOMENDASI
MAPHI Desak Satgas BLBI Tegas ke Obligor
DPR Dorong Satgas Lakukan Asset Tracing Obligor BLBI
BERITA TERKINI
berita POPULER
IHSG Ditutup Dekati Level 7.200, Saham Raksasa BBCA Sentuh Rp10.000 Per Lembar
Harga Minyak Dunia Diproyeksi Naik, Citra Tubindo Bidik Keuntungan 19,69 Juta Dolar AS
DPR Tak Percaya LPEI Bisa Berbenah, Buka Opsi Pembubaran atau Merger dengan BNI
Pembangunan Bali Maritime Tourism Hub Sempat Terkendala akan Adanya Ratusan Kapal Ikan
Khawatir Bias, Hippindo Tolak Zonasi Larangan Penjualan Produk Tembakau di RPP Kesehatan