androidvodic.com

Laporan Wartawan News, Ismoyo

News, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Mineral (ESDM) akan mengajak swasta untuk dapat memperluas pembangunan jaringan gas bumi kota (Jargas) di sejumlah wilayah di Indonesia.

Diketahui, Pemerintah telah menetapkan target jargas hingga 2,4 juta Sambungan Rumah Tangga (SR) bisa terealisasi hingga tahun 2024.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengungkapkan, pembangunan jargas akan menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Baca juga: Gas Bumi Ngalir Terus, Kota Probollinggo Dapat Jargas Berjumlah 4.153 SR.

Ia juga mengatakan, pembangunan jargas akan terus diperluas menyusul urgensi pemanfaatan energi bersih serta menekan penggunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram (kg).

Guna merealisasikan hal tersebut, Pemerintah berencana merevisi Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil.

Revisi dilakukan untuk memungkinkan badan usaha swasta dapat juga membangun jaringan gas kota.

"Dengan Perpres yang ada, KPBU tidak bisa masuk dalam skema. Nah sekarang, Perpresnya akan direvisi sehingga KPBU bisa berjalan," kata Arifin dalam pernyataannya dikutip, Sabtu (14/10/2023).

Arifin berharap dengan banyaknya pihak-pihak terlibat dalam membangun jaringan gas kota termasuk dengan pihak swasta, maka pembangunan jargas dapat lebih banyak dan massif.

Sebagai informasi, program pembangunan jaringan gas kota merupakan proyek pengganti Liquefied Petroleum Gas (LPG).

Baca juga: PGN Gas In Jargas GasKita di 800 Pelanggan Baru, Dukung Program Tangerang Bersih

Program ini telah dilaksanakan Kementerian ESDM yakni melalui Ditjen Migas sejak tahun 2009 dan hingga saat ini total telah terbangun 662.431 SR.

Tujuan pembangunan jargas adalah memberikan akses energi kepada masyarakat, menghemat pengeluaran biaya bahan bakar gas bumi, membantu ekonomi masyarakat menuju ekonomi masyarakat mandiri dan ramah lingkungan dan mengurangi beban subsidi BBM dan/atau LPG pada sektor rumah tangga.

"Jadi selain porsinya Pertamina Gas Negara (PGN), nanti KPBU ada," papar Arifin.

"Kita dari Kementerian ESDM jugaa harapkan ada anggaran dari APBN yang bersumber dari PNBP (penerimaan negara bukan pajak) kita bisa dipakai untuk membangun Jargas. Dengan keroyokan itu targetnya itu bisa banyak," pungkas Arifin.