androidvodic.com

Laporan Wartawan News, Nitis Hawaroh

News, JAKARTA - Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) melaporkan stabilitas sistem keuangan pada triwulan III tahun 2023 tetap terjaga di tengah ketidakpastian perekonomian dan pasar keuangan global.

Hal tersebut berdasarkan hasil rapat berkala KSSK IV di Triwulan III 2023 yang sudah dilakukan oleh KSSK yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), pada Senin (30/10).

"Perkembangan ini didukung oleh kondisi perekonomian dan sistem keuangan domestik yang resilien serta koordinasi dan sinergi KSSK yang terus diperkuat," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers KSSK IV Tahun 2023 di Jakarta, Jumat (3/11/2023).

Baca juga: Presiden Bank Dunia Sebut Perang Timur Tengah Jadi Penghambat Bagi Pertumbuhan Ekonomi Global

Sri Mulyani mengatakan bahwa perekonomian Indonesia diprakirakan tetap tumbuh baik dan berdaya tahan. Dia bilang, pertumbuhan ekonomi nasional ke depan diprakirakan masih tetap kuat berada di level 5,1 persen.

Selain itu, konsumsi swasta diprakirakan masih tumbuh kuat sejalan dengan keyakinan konsumen yang masih tinggi, terkendalinya inflasi, dan aktivitas terkait penyelenggaraan Pemilu.

"Percepatan belanja negara terkait penyelenggaraan Pemilu serta penguatan peran APBN sebagai shock absorber diharapkan dapat mendorong konsumsi Pemerintah serta menjaga daya beli masyarakat," ucap Sri Mulyani.

Sedangkan terkait investasi bangunan dan non-bangunan. Sri Mulyani mengatakan sektor tersebut memasuki tren peningkatan seiring dengan progress penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN).

Pada sisi lain, sebagaimana dialami oleh banyak negara, aktivitas ekspor mengalami penurunan sejalan dengan pelemahan ekonomi global.

Adapun menyoal inflasi, Sri Mulyani bilang inflasi terkendali. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Oktober 2023 tercatat rendah 2,56 persen secara tahunan (yoy).

Hal ini didukung oleh inflasi inti dan kelompok administered prices yang terjaga, di tengah peningkatan inflasi kelompok volatile food sebagai dampak kenaikan harga beras.

"Inflasi yang terjaga merupakan hasil nyata dari konsistensi kebijakan moneter untuk memastikan inflasi tetap dalam kisaran sasaran, kebijakan pemerintah sebagai shock absorber gejolak global," tuturnya.

"Serta eratnya sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) melalui penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah," sambungnya.