androidvodic.com

News, JAKARTA - Ketua Federation of ASEAN Shipowners Association (FASA) dan Indonesian National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto, terpilih sebagai Presiden Asian Shipowners Association (ASA) ke-34 periode 2024-2025.

Terpilihnya Carmelita sebagai Presiden ASA saat Annual General Meeting (AGM) ke-33 ASA pada 28 Mei 2024 di Hong Kong. Hal ini menjadikan Carmelita sebagai perempuan yang kini memimpin tiga posisi asosiasi pelayaran di tahun yang sama yakni INSA, FASA dan ASA.

ASA merupakan asosiasi pemilik kapal se-Asia yang terdiri, China, Hong Kong, Jepang, Korea, Cook Island, dan negara-negara di ASEAN. Menurut UNCTAD Handbook of Statistics 2022, separuh tonase kapal di dunia dimiliki oleh para pelaku usaha di Asia.

Baca juga: Carmelita Hartoto Terpilih Menjadi Ketua Umum DPP INSA Periode 2023-2028

ASA juga memiliki associate member seperti Baltic Exchange (Asia) Pte Ltd, Culmen International, Interasia Lines, Ltd. International Registries (Far East) Ltd Singapore Branch, Isle of Man Ship Registry, Liberian Registry, MarTrust Corporation Ltd, MSC Mediterranean Shipping Company SA, Panama Maritime Authority, U-Ming Marine Transport (S) Pte. Ltd. Wan Hai Lines Ltd. dan Waypoint Port Services Singapore Pte Ltd.

AGM ke-33 ASA diselenggarakan oleh Hong Kong Shipowners Association (HKSOA) dan dihadiri oleh lebih dari 200 perwakilan dari asosiasi anggota ASA. Carmelita menggantikan Mr. Angad Banga Presiden ASA periode sebelumnya yang merupakan Ketua HKSOA.

Carmelita Hartoto mengatakan, terpilihnya dirinya sebagai Presiden ASA merupakan suatu kepercayaan dan tanggung jawab yang mesti dijalankan dengan penuh komitmen dan dedikasi untuk seluruh anggota pelaku usaha pelayaran se-Asia ini.

Baca juga: 50 Kapal Berlabuh di Terminal Umum KCN Marunda, INSA: Punya Potensi Besar untuk Berkembang

“Saya berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan sebagai Presiden ASA. Kepercayaan ini akan saya laksanakan dengan penuh tanggung jawab, dengan komitmen agar ASA bisa semakin diakui di komunitas pelayaran internasional,” kata Carmelita, Selasa (28/5/2024).

Carmelita berharap, kepemimpinan dirinya di ASA akan berkontribusi, khususnya untuk meningkatkan pengaruh FASA dan INSA di komunitas pelayaran, sehingga akan memberikan kesempatan kepada FASA dan INSA memperjuangkan kepentingan anggota di level Asia.

Selain itu, kepemimpinannya di ASA merupakan kesempatan bagi para pelaku usaha di Indonesia dan ASEAN untuk berjejaring dan bekerjasama lebih luas dengan asosiasi pelayaran lainnya di Asia dan global.

Carmelita juga berharap, dengan dirinya terpilih sebagai Presiden ASA akan meningkatkan peran dan kontribusi Indonesia di kancah maritim regional dan global.

"Peran saya di ASA ini semoga bisa semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang berperan penting dalam maritim regional dan global."

AGM ke-33 ASA kali ini mengangkat tema “Asia Shipping, Greener Together”.

Adapun fokus pertemuan ini adalah membahas tantangan yang dihadapi oleh industri pelayaran termasuk keselamatan di laut, tenaga kerja di laut, dan dekarbonisasi di laut.

Terkait program dekarbonisasi di Indonesia, diharapkan perusahaan pelayaran swasta dan BUMN dapat bersama-sama mewujudkan program tersebut, dengan pelayaran BUMN sebagai penggerak utamanya.

Selain itu, pertemuan ini juga membahas sejumlah persoalan penting dan terkini di dunia pelayaran regional dan global, seperti kewaspadaan keamanan di Laut Merah sebagai imbas dari ketegangan geopolitik yang tengah terjadi, terutama akibat perang Rusia vs Ukraina dan Israel vs Palestina, serta krisis Laut Merah yang telah memaksa operator kapal menempuh rute lebih jauh antara Asia dan Eropa.

Situasi ini telah menjadi perhatian serius dari pelaku usaha pelayaran baik di tingkat regional maupun global.

Hal ini berdampak juga pada keselamatan pelaut dan kru kapal yang menjadi prioritas utama dalam kegiatan logistik global akibat ketegangan yang terjadi di Laut Merah bagi akses pelayaran niaga, serta membahas masalah pentingnya peran pelaut dalam transisi pelayaran yang lebih ramah lingkungan dan Konvensi Hong Kong yang menyangkut scrapping serta daur ulang kapal.