androidvodic.com

Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

News, OTTAWA - Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) sedang melakukan pembicaraan dengan Direktur Keuangan Huawei, Meng Wanzhou, terkait kemungkinan mengembalikan Wanzhou ke China.

Pembahasan mengenai kesepakatan ini memungkinkan Wanzhou untuk kembali ke negaranya itu, setelah menjadi tahanan rumah di Kanada.

Agar diizinkan kembali ke negaranya, Wanzhou pun harus mengakui bahwa dirinya telah melakukan kesalahan dalam kasus pidana yang mengakibatkan ketegangan hubungan antara China dengan AS dan Kanada.

Dikutip dari laman Sputnik News, Jumat (4/12/2020), pembicaraan ini terkait kemungkinan dilakukannya penundaan perjanjian penuntutan.

Sebelumnya, Departemen Kehakiman AS menuduh Wanzhou melakukan pelanggaran keuangan antara tahun 2010 hingga 2014.

Baca juga: Inggris Mulai Bersih-bersih Keterlibatan Huawei di Proyek Peluncuran 5G

Berdasar pada perjanjian, jika Wanzhou mengakui tuduhan tersebut dan mau bekerja sama, maka Jaksa akan menyetujui penundaan dakwaan dan kemudian mencabutnya.

Namun sejauh ini, Wanzhou menolak untuk bekerja sama dan menyangkal telah melakukan kesalahan.

Menurut laporan itu, melalui juru bicaranya, Wanzhou menolak berkomentar, sama seperti yang dilakukan Departemen Kehakiman AS.

Wanzhou sebelumnya ditangkap di Kanada pada Desember 2018 atas surat perintah dari AS.

Menurut pejabat Kanada, insiden itu menyebabkan ketegangan hubungan antara China dan Kanada.

Karena setelah penangkapan Wanzhou, dua warga negara Kanada pun ditangkap di China, mereka adalah mantan Diplomat Michael Kovrig dan pengusaha Michael Spavor.

China menuduh keduanya telah melakukan spionase.

Baca juga: Pemerintah AS Izinkan Qualcomm Jual Chipset ke Huawei

Menanggapi kasus Wanzhou, anggota Parlemen Kanada Paul Manly mengatakan pada hari Selasa lalu bahwa pemerintahan Presiden terpilih AS Joe Biden, kemungkinan lebih cenderung memilih untuk mencabut tuntutan terhadap Wanzhou.

Negosiasi antara Wanzhou dan Departemen Kehakiman AS ini muncul saat pemerintahan Presiden AS Donald Trump terus menempatkan raksasa teknologi China, Huawei pada fokus bidik Negeri Paman Sam.

Pemerintahan Trump telah memasukkan perusahaan tersebut ke dalam daftar hitam dan memberikan 'label ancaman bagi keamanan nasional'.

AS juga berusaha 'membuang' kontribusi Huawei dalam pengembangan global terkait jaringan 5G.

China pun telah berulang kali mengecam apa yang mereka anggap sebagai serangan AS terhadap Huawei.