androidvodic.com

Laporan Wartawan News, Mario Christian Sumampow

News, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merespon wacana nomor urut partai politik (parpol) dimasukkan ke dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pemilu.

Ditemui di Kompleks Parlemen Jakarta, Selasa (15/11/2022), Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Politik dan PUM) Kemendagri, Bahtiar, mengatakan usul perihal nomor urut parpol ini sudah pernah dibicarakan.

Lebih lanjut Bahtiar menegaskan jika urgensi soal nomor urut parpol berhubungan dengan kebaikan jalannya Pemilu 2024, tentu hal tersebut akan pihaknya pertimbangkan.

“Itu nanti sudah kita bicarakan soal hal-hal seperti itu, yang namanya pendapat kan banyak pikiran kan. Hal itu kita lihat urgensinya seperti apa, kebaikannya apa,” ujar Bahtiar usai melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR.

Baca juga: Mayoritas Fraksi di DPR, KPU, dan Pemerintah Sepakat Nomor Urut Parpol Dimasukkan ke Perppu Pemilu

“Kalau untuk kebaikan Pemilu 2024, kenapa enggak? Jadi prinsipnya kita, hal-hal yang baik itu kita dukung,” tambahnya.

Sejauh ini, Bahtiar mengatakan Perppu Pemilu sudah masuk tahap finalisasi.

Ia juga menegaskan Perppu ini sudah berkali-kali dibahas antara pemerintah, DPR, dan KPU.

Pembahasan Perppu Pemilu ini berkaitan erat dengan simulasi teknis yang berhubungan langsung dengan proses tahapan pemilu yang kini sedang berjalan.

Lebih lanjut, Bahtiar juga mengatakan Perppu Pemilu ini merupakan suatu keharusan untuk segera diterbitkan oleh pemerintah.

Supaya dapat mengakomodir Daerah Otonom Baru (DOB) Papua yang baru saja diresmikan beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli juga mengatakan pihaknya sudah mendiskusikan perihal nomor urut parpol bersama pemerintah dan KPU.

Mayoritas pihak yang turut dalam diskusi, jelasnya, sepakat nomor urut parpol tidak diubah dan dimasukkan ke dalam Perppu Pemilu.

“Soal nomor urut, ini ada aspirasi waktu itu berkembang dan kemudian kita diskusikan. Nah, Alhamdulillah dalam diskusi itu pemerintah tak keberatan, KPU juga tak keberatan, fraksi-fraksi juga cuma satu yang waktu itu minta dipertimbangkan," ujar Doli ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (15/11/2022).