Terkini Lainnya
TAG
Sidang perdana gugatan Pileg akan digelar pada Senin (29/4/2024) depan. MK menargetkan sidang PHPU Pileg ini akan rampung pada 10 Juni 2024.
Menurut Ahmad Sahroni situasi kondusif juga tidak terlepas dari peran TNI-Polri yang turut memberi pengamanan serta langkah-langkah sosialisasi
Ia juga menilai Zulkifli Hasan yang juga Menteri Perdagangan itu bisa menjawab keinginan kader PAN memiliki kantor sendiri.
Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan gelar perkara sengketa pemilihan legislatif (pileg) 2024 jelang sidang Senin mendatang.
Pasca-putusan MK atas hasil sidang PHPU, tidak ada lagi langkah yang dapat ditempuh untuk membatalkan hasil Pemilu 2024.
Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto sebut dengan keputusan MK tersebut maka pasangan Prabowo-Gibran telah memenangkan Pilpres 2024.
Anggota KPU August Mellaz mengaku sampai saat ini belum mendapat konfirmasi perihal kehadiran para paslon pada acara pemungkas Pilpres besok.
Nantinya sidang PHPU pileg akan dimulai sejak pukul 08.00 WIB pagi hingga 22.00 WIB malam.
Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, mengatakan hak angket DPR RI untuk menyelidiki dugaan kecurangan pada Pemilu 2024 sudah tidak up to date lagi.
Beberapa petinggi PKB juga tampak berada di lokasi di antaranya Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, Wasekjen PKB Syaiful Huda, hingga Nihayatul Wafiroh.
Dengan Pemilu diulang lagi secara total, memang pasti tidak memuaskan semua pihak. Namun, solusi ini yang tampaknya belum terpikir di berbagai opsi
Guru Besar Antropologi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Sulistyowati Irianto membacakan kesimpulan dan rekomendasi Sidang Pendapat Rakyat.
MK bakal menggelar sidang pembacaan putusan perkara perselisihan pemilihan umum (PHPU) Pilpres pada Senin (22/4/2024) lusa.
Majelis hakim perlu segera menyerukan sanksi diskualifikasi pada peserta pemilu yang terbukti melanggar aturan hukum dan asas penyelenggaraan pemilu.
Busyro menyebut prinsip kompetensi, kapasitas, integritas dan profesionalitas sebagai standar memimpin Indonesia dinistakan melalui putusan MK.
Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah dan Yayasan Kebajikan Publik akan menggelar Sidang Pendapat Rakyat untuk Keadilan Pemilu.
Sejumlah organisasi Islam mengirim surat pernyataan sikap ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (19/4/2024).
Namun, ketika itu PDIP gagal menjadikan Megawati sebagai presiden lantaran terganjal manuver Koalisi Poros Tengah yang mengusung Abdurrahman Wahid
Mardiono menilai dalam membangun Indonesia dibutuhkan kerjasama berbagai pihak, sehingga ke depannya ia berencana membicarakan soal koalisi dengan KIM
Pengadilan Rakyat dirasa perlu dilakukan untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilihan umum (pilpres) 2024.