androidvodic.com

Laporan Wartawan Tribunnews, Mario Christian Sumampow

News, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serius membahas Peraturan Bawaslu (Perbawaslu).

Hal tersebut disampaikan Junimart dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP.

RDP tersebut membahas soal Perubahan atas (Perbawaslu) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD dan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pemilu.

Politikus PDI ini awalnya mengkritisi Bawaslu lantaran perubahan perbawaslu yang diajukan dianggap kurang jelas.

"Jangan dibuat Perbawaslu ini jadi Perbawaslu yang remeh-temeh. Harus jelas ini, dari istilah saja, semula terus menjadi, tapi ini isinya sama saja pak. Coba diperhatikan ini," kata Junimart dalam RDP di Komples Senayan, Selasa (24/1/2023).

Junimart lalu menjelaskan, Komisi II bertanggung jawab sebagai pengawas terhadap penyelenggaraan pemilu.

Sehingga ia mengimbau Bawaslu untuk tidak menambah kerja DKPP yang pagu anggarannya di 2023 hanya Rp26,1 miliar.

"Kalau kami tidak kritis, ini bisa bablas. Dan akan menambah kerja-kerja DKPP, nanti Bawaslu dilaporkan ke DKPP, sementara anggaran DKPP ini hanya Rp26 miliar," kata Junimart.

"Mungkin sekarang sudah habis anggaran, sementara laporannya yang kami dapat sudah sampai 90. Jadi jangan bikin tambahan kerja-kerja DKPP yang anggarannya cukup signifikan untuk tidak kerja maksimal," tambahnya.

Dia menegaskan kepada jajaran komisioner di Bawaslu untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi dalam internal lembaga pengawasan pemilu. Sehingga aturan-aturan maupun kebijakan yang diterbitkan tidak sia-sia.

Di samping itu, Komisi II juga memiliki tanggung jawab untuk melalukan pengawasan terhadap kinerja Bawaslu.

Baca juga: Posko Aduan Bawaslu Catat Pencatutan NIK Dukungan DPD Tertinggi di Aceh

"Maka tolong Pak Bagja dan komisioner lain. Maka dari awal saya bilang, tolonglah solid di dalam Bawaslu itu sendiri. Tolong diskusi baik-baik, saling tukar informasi, supaya tidak begini kejadian," kata Junimar.

"Karena kalau ada apa-apa dengan penyelanggaraan pemilu yang salah komisi II sebagai pengawas, ini karena kami sayang dengan teman-teman penyelenggara pemilu," sambungnya.