androidvodic.com

Anies Baswedan Buka Suara soal Sering Dianggap Punya Kedekatan dengan FPI dan Habib Rizieq Shihab - News

News - Anies Baswedan yang kini menjadi bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) menjawab tudingan soal dirinya yang dikaitkan memiliki kedekatan dengan Front Pembela Islam (FPI) yang saat ini sudah dibubarkan oleh pemerintah.

Jawaban Anies diketahui melalui potongan video yang ia unggah di akun Instagramnya, @aniesbaswedan, Kamis (7/9/2023).

Dalam video itu, Anies mendapat pertanyaan yang disampaikan dalam sebuah forum.

Anies ditanya mengenai dirinya yang sering dikaitkan dengan FPI dan Habib Rizieq Shihab.

"Pak Anies sering dikaitkan dengan FPI dan punya kedekatan dengan HRS, apa anda mendukung FPI," kata presenter acara tersebut yang membacakan pertanyaan.

Anies Baswedan bersama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar saat melayat mantan ketua umum PBNU KH Hasyim Muzadi di Depok, Jawa Barat, Kamis (16/3/2017).
Anies Baswedan bersama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar saat melayat mantan ketua umum PBNU KH Hasyim Muzadi di Depok, Jawa Barat, Kamis (16/3/2017). (KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERA)

Tidak dijelaskan, kapan dan dimana acara tersebut berlangsung.

Menjawab pertanyaan tersebut, Anies tidak menjawab secara spesifik. 

Anies mengatakan dirinya dengan semua organisasi yang ada di Jakarta baik yang berbasis agama Islam, Kristen, Hindu atau Buddha. 

Dikatakannya, semua organisasi itu dijangkau oleh Anies. 

Saat kampanye Pilkada DKI Jakarta tahun 2016-2017, Anies mengaku mengunjungi semua tokoh agama. 

Namun, dikatakan Anies, hanya kunjungan ke FPI yang mendapat pemberitaan sangat besar.

"Tetapi hanya kunjungan FPI yang menjadi berita yang luar biasa besar. Ketika saya bertemu dengan komunitas Katolik, komunitas Hindu, komunitas Budha itu tidak menjadi eksposur yang besar," katanya. 

Soal dukungan ke FPI, Anies juga memberi jawaban yang tidak gamblang. 

Semasa menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies sebagai Gubernur mendukung semua organisasi yang memiliki legalitas dari Pemprov DKI Jakarta.

"Bukan saya pribadi tapi Gubernur. Tugas gubernur adalah berkomunikasi dengan semua, memfasilitasi dengan semua dan harus menerapkan prinsip kesetaraan di dalam membuat kebijakan. Tidak berat sebelah. Untuk semua kelompok baik agama, etnis, suku," terangnya. 

(News/Daryono)

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat